REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG--Ketua Komisi VIII DPRRI Abdul Kadir Karding menilai kondisi tempat pengungsian di Desa Ngadipuro Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jateng, memprihatinkan karena kondisinya rusak. "Gedung ini sangat tidak layak untuk tempat pengungsian karena atap bocor dan tidak ada pintu," katanya usai meninjau tempat pengungsian warga dari ancaman bahaya Gunung Merapi di Desa Ngadipuro, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Sabtu.
Tempat pengungsian yang berjarak sekitar sembilan kilometer dari Merapi tersebut berupa gedung sekolah dasar yang sudah tidak terpakai. "Penyediaan tempat pengungsian menjadi kewenangan pemerintah daerah, tetapi karena hingga status Merapi "siaga" belum ada upaya dari pemkam, kami akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana provinsi maupun nasional," katanya.
Ia berharap, pemkab untuk lebih tanggap dengan kondisi ini. Untuk memperbaiki atap gedung ini cukup dengan dana Rp50 juta. "Nilai uang itu tidak seberapa dibanding dengan keselamatan ribuan jiwa manusia," katanya.
Menurut dia, Pemkab Magelang kurang persiapan untuk menyediakan tempat pengungsian yang layak. Harus ada langkah cepat untuk mengantisipasi bahaya Merapi, baik tempat pengungsian maupun perbaikan jalur evakuasi.
Ia mengatakan, berdasarkan pengalaman yang lalu waktu status siaga Merapi hanya sekitar tujuh hari sudah naik menjadi "Awas Merapi", untuk itu diperlukan langkah cepat, jangan menunggu ada korban baru bergerak. "Kami lihat jalur evakuasi antara Mangunsuko hingga Krinjing rusak parah tentu akan menghambat proses evakuasi," katanya.
Di bagian bawah jalur tersebut sudah mulai ada perbaikan dengan menambal lubang-lubang jalan. "Mudah-mudahan perbaikan itu segera selesai sampai atas sehingga jika diperlukan untuk evakuasi bisa berjalan lancar," katanya.
Pada peninjauan tempat pengungsian tersebut Karding ditemui Kepala Desa Ngadipuro, Suhadi Sulaiman. Pada kesempatan tersebut politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga meninjau Pos Pengamatan Gunung Merapi di Babadan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika