REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--LSM FITRA meminta kepada sejumlah kedutaan besar RI untuk menolak visa kunjungan anggota dewan berlabel studi banding. Koordinator FITRA, Ucok Sky Khadafi menilai, agenda studi banding DPR hanya pemborosan anggaran semata.

Agenda kunjungan dinilainya tidak urgen. Dia merujuk pada kunjungan delapan anggota Badan Kehormatan (BK) DPR ke Yunani, (23/10) lalu. "Ini adalah bentuk penghianatan. Kunjungan sama sakali tidak efektif hanya menghamburkan uang rakyat," ujarnya.

Karena itu, dia meminta sejumlah kedutaan besar untuk menolak visa kunjungan dewan. Langkah itu dipandangnya tak mustahil mengingat kejadian serupa dilakukan oleh Kedubes Venezuela dan Cili. "Langkah kami kini adalah meminta pihak kedubes untuk tidak memberi izin. Ini penting karena menyangkut rakyat. Uang yang dihamburkan berasal dari rakyat," katanya.

Terhadap delapan anggota BK, dia meminta untuk bertanggung jawab di hadapan publik. Dia pesimis DPR mau meneliti agenda kunjungan para anggota ke Yunani. "Yang bisa dilakukan adalah seruam moral pada masyarakat. Orang-orang ini tak perlu dipilih lagi di masa mendatang," tegasnya.

Walau begitu, dia tetap menuntut pada anggota BK untuk menjelaskan hasil yang mereka dapat dalam kunjungan ke Yunani. "Sosialisasi ke publik wajib mereka lakukan setelah kunjungan. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban, " katanya menandaskan.

Ucok yakin, agenda kunjungan tidak membawa banyak manfaat. Menurutnya, lebih efektif jika anggota dewan membca sejumlah refrensi dari buku dan sejumlah artikel. Selain anggota BK, anggota komisi XI juga berencana melakukan kunjungan ke sejumlah negara. Kunjungan dilakukan oleh Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kunjungan akan dibagi dalam dua kelompok rombongan. Kelompok pertama akan menyambangi Inggris dan Jerman. Sedangkan kelompok lain meyambangi Jepang dan Korea Selatan. Rencananya, studi banding akan dilakukan pada 30 Oktober hingga 6 November.

Ikuti Whatsapp Channel Republika