REPUBLIKA.CO.ID,MAGELANG--Penanganan terhadap korban bencana Gunung Merapi belum optimal, masih terjadi tumpang tindih antarlembaga, kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Lufti Hasan Ishak. "Selama ini penangannnya belum optimal, jadi harus lebih dioptimalkan lagi, karena cenderung bekerja masing-masing sesuai dengan temuannya sendiri-sendiri," katanya usai mengunjungi Pos Pengamatan Gunung Merapi di Ngepos, Srumbung, Magelang, Kamis.
Ia mengatakan, pemerintah seharusnya tidak hanya berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada korban, tetapi juga memiliki peran sebagai koordinator karena pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendirian dengan anggaran yang dimilikinya.
Menurut dia, pemerintah harus mengkonsolidasikan seluruh lembaga yang ada termasuk lembaga swadaya masyarakat sehingga pekerjaan mereka tidak tumpang tindih. Untuk itu perlu mendistribusikan, siapa yang harus menangani pemulihan warga, pemenuhan pangan dan kesehatan.
"Hal ini harus terbagi, jadi masing-masing lembaga ada spesialisasi yang diarahkan pemerintah sesuai karakter LSM, dengan mengkonsolidasi potensi masyarakat dari berbagai elemen, inilah semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa," katanya.
Ia mengatakan, hal tersebut tidak hanya untuk penanganan bencana Merapi saja, tetapi seluruhnya. Bencana di negeri ini baru bisa ditangani secara baik jika pemerintah, selain melaksanakan fungsi dan tugasnya juga mengkoordinasikan potensi masyarakat dari seluruh elemen masyarakat, bersatu untuk bisa melaksanakan sejumlah hal yang memang harus dilakukan untuk korban.
Pos pengamatan Merapi ini penting, katanya, karena bisa memberikan informasi yang akurat dan cepat kepada siapapun yang terlibat aktif dalam meringankan beban korban.
Menurut dia, kalau data sudah ada dan setiap pos sudah ada petanya, informasinya tersedia di pemerintah maka memudahkan seluruh LSM untuk bisa menempatkan posisinya dan mengambil perannya dan mendistribusikan capainya sehinga tidak tumpang tindih.
