REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI Yorrys Raweyai menegaskan bahwa Komisi I DPR yang mempunyai mitra kerja dengan Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, tidak pernah melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri.
"Komisi yang tidak pernah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri adalah Komisi I. Padahal, Komisi I DPR adalah komisi yang berhubungan dengan pihak luar," kata Yorrys di Jakarta, Jumat (29/10).
Seharusnya, tambah Yorrys, anggota Komisi I lah yang paling sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri karena bisa mengawasi kedutaan Indonesia yang ada di luar negeri, menjajaki kerjasama pertahanan dengan negara lain untuk melakukan dan memantau bagaimana sistem komunikasi negara-negara maju.
"Komisi I bisa mengawasi kedutaan kita di luar negeri, melakukan studi banding soal pertahanan dengan negara-negara maju. Tapi karena kita sudah memiliki alat komunikasi, kita cukup meminta laporan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Tak perlu pergi ke luar negeri segala," ujar politisi dari Golkar itu.
Ketika ditanya soal kunjungan kerja DPR ke luar negeri untuk dipersingkat karena adanya bencana alam, Yorrys mengatakan, kunjungan kerja ke luar negeri itu tidak ada kaitannya dengan bencana alam. "Kita (DPR) melaksanakan tugas itu diatur dalam UU MD3 dan Tatib DPR. Ini sesuai dengan kalender program anggaran, tidak serta merta dibatalkan begitu saja dan tidak ada hubungan dengan bencana," kata Yorrys.
Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah out put yang dihasilkan dari kunjungan kerja ke luar negeri tersebut. Menurut dia, memang selama ini masyarakat menyayangkan output yang dihasilkan oleh anggota DPR setelah kunker ke luar negeri tidak sesuai dan tidak maksimal dengan kunker yang mereka lakukan meskipun DPR dituntut untuk membuat UU oleh pemerintah dan DPR sendiri.
"Pimpinan DPR dan Bamus DPR harus mengevaluasi tentang kunker ke luar negeri. Harus saya akui, secara jujur, kunker ke luar negeri kurang menggembirakan, perlu dievaluasi dan kritikan itu harus ditanggapi dengan positif guna meningkatkan kinerja DPR," kata Yorrys.
Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Italia guna mempelajari sistem transportasi, sedangkan Badan Kehormatan DPR melakukan kunker ke Yunani untuks mempelajari etika di parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika