REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Maskapai penerbangan Australia Qantas Airways menghentikan operasi atau meng-'grounded' seluruh armada pesawat A380-nya pada Kamis (4/11) setelah kerusakan mesin yang memaksa salah satu penerbangannya melakukan pendaratan darurat di Singapura.
"Kami akan menghentikan sementara seluruh penerbangan A380 hingga kami benar-benar yakin kami memiliki informasi yang cukup tentang (penerbangan) QF32," kata Kepala Eksekutif Qantas Alan Joyce kepada wartawan seperti dikutip Reuters.
Qantas mengoperasikan sebanyak enam A380. Pesawat Airbus A380 Qantas yang bermasalah melakukan pendaratan darurat di landasan Bandara Changi Singapura pada Kamis dengan asap keluar dari bagian bawahnya dan segera dikelilingi oleh enam mobil pemadam kebakaran.
"Saya bisa melihat asap keluar dari (pesawat) itu," kata salah seorang reporter seperti dilaporkan AFP, yang menambahkan bahwa para petugas pemadam kebakaran menyemprot pesawat dengan cairan berwarna coklat.
Juru bicara Qantas mengatakan pesawat tersebut yang terbang dari Singapura berpenumpang 433 orang dan tidak ada laporan tentang korban luka. Sebelumnya seorang pejabat Indonesia kepada AFP mengatakan pesawat Qantas yang mengalami masalah mesin di atas wilayah Indonesia akan berupaya melakukan pendaratan darurat di Singapura begitu pesawat itu sudah membuang bahan bakarnya.
"Menurut pejabat bandara di Batam, yang menerima informasi radar dari Singapura, pesawat tersebut sedang mencoba melakukan pendaratan darurat di Singapura," kata Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Tatang Kurniadi.
Sebelumnya dari Batam dilaporkan ratusan serpihan pesawat terbang Qantas jatuh di sekitar persimpangan Kara, Kecamatan Batam Kota, Kamis sekitar jam 09.15 WIB. Serpihan terdiri atas berbagai macam ukuran di sekitar Persimpangan Kara sampai ke perumahan Center Park.
Seorang warga Center Park, Jahissta, mengatakan, serpihan-serpihan yang besarnya sekitar satu meter jatuh di depan rumahnya. "Bentuknya seperti pintu ada pegangannya," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika