REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON--Gedung Putih mengirimkan sinyal lunak ke arah Partai Republik. Mereka bersedia melakukan negosiasi dengan partai opsisi Republik, meski sebelumnya Partrai Demokrat (yang kini menguasai Gedung Putih) menentang keras upaya memperpanjang pemotongan pajak bagi kelas menengah di Amerika.

Partai Republik mengambil sikap sebaliknya, yakni meminta agar kebijakan ini tetap diberlakukan dengan alasan ekonomi belum pulih. Kebijakan Demokrat lainnya yang akan diusik oleh Republik adalah pembatalan reformasi jaminan kesehaan medicare serta menekan defisit sebanyak 100 miliar dolar AS.  

Senator Mitch McConnell, pemimpin Partai Republik di Senat, menegaskan akan mengambil sikap garis keras di kongres. Mengenai kemungkinan pergeseran kebijakan akibat kekalahan Demokrat, juru bicara Gedung Putih, Robert Gibbs, mengungkapkan Presiden Barack Obama memang membuka pembicaraan tentang perpanjangan temporer pemotongan pajak kelas menengah-atas pada era Bush yang akan selesai pada akhir tahun ini.

Perjuangan atas pemotongan pajak adalah satu bentrokan terbesar antara Obama dan Republik, yang akan mengontrol DPR baru pada Januari mendatang. Obama mengundang pimpinan kedua partai pada sebuah pertemuan dan makan malam di Gedung Putih pada 18 November mendatang. Dalam pertemuan itu ia mengatakan bahwa isu pemotongan pajak akan menjadi agenda utama.

Obama berupaya mempertahankan pemotongan pajak untuk keluarga dengan penghasilan kurang dari 250 ribu dolar per tahun. Namun untuk mereka yang penghasilannya di atas itu, Demokrat menginginkan agar privilese itu dihapus.

Sementara Partai Republik ingin agar kebijakan itu diperpanjang untuk semua tingkat pendapatan. Jika kesepakatan tidak tercapai, warga Amerika dibebani tingkat pajak yang lebih tinggi pada tanggal 1 Januari mendatang.

Namun Robert Gibbs mengatakan presiden bersedia untuk membahas semua tarif pajak yang lebih rendah, setidaknya untuk sementara. "Dia (presiden) terbuka untuk berdiskusi soal itu (pajak) dan terbuka untuk mendengarkan  perdebatan yang ada di kedua sisi," kata Gibbs yang menekankan bahwa pemotongan pajak untuk warga berpenghasilan tinggi tidak bisa berlangsung selamanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika