REPUBLIKA.CO.ID,AMBON--Anggota Komisi I DPR Ramadhan Pohan menanyakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku soal penanganan gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan kunjungan ke Belanda 5 Oktober . "Saya ingin tahu mekanisme penanganan RMS yang sering menjadi "momok" untuk berkunjung ke Maluku," kata Ramadhan saat pertemuan Komisi I DPR dengan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, di Ambon, Selasa.
Dia mengakui sebelum menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat adalah wartawan yang bertugas di Amerika Serikat dan bergaul dengan sesama anak bangsa Indonesia asal Maluku, termasuk Alexander Manuputty yang disebut"pimpinan eksekutif Front Kedaulatan Maluku (FKM)". "Alexander yang ingin mengembalikan kedaulatan RMS itu sebenarnya berjuang karena didorong ketidakpuasan terhadap pemerintah. Jadi, saya ingin tahu keberadaan organisasi tersebut dan upaya penanganan terhadap mereka," ujar Ramadhan.
Dia mengemukakan, sebenarnya bersama istri dan anak - anak menjadwalkan berkunjung ke Maluku untuk menikmati pesona wisata bahari maupun alam sejak 2009. Hanya saja karena terjadi berbagai pergolakan menjelang 25 April sebagai waktu perayaan HUT RMS maupun insiden lainnya sebagaimana disiapkan sejumlah TV swasta maka akhirnya mengurungkan dambaan tersebut. "Saya sarankan Pemprov Maluku perlu bekerja sama dengan media massa agar mempublikasikan kondisi sebenarnya di Maluku yang disebut telah aman itu sehingga mengubah penilaian sesama anak bangsa Indonesia maupun orang luar negeri," tegas Ramadhan Pohan.
Tidak punya kekuatan
Sementara itu, Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu memastikan stabilitas keamanan di daerah ini semakin kondusif dan masyarakat telah hidup berdampingan dengan damai. "Stabilitas keamanan Maluku yang kondusif sehingga memungkinkan dilakukan berbagai kegiatan bertaraf nasional maupun internasional denga terakhir Wapres Boediono berkunjung ke Saumlaki, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) pada 5 - 6 November 2010," ujarnya.
Gubernur menunjuk juga kota Ambon dipercaya menjadi tuan rumah perayaan Hari Perdamaian Dunia pada 25 November 2009, "Sail Banda" 24 Juli - 17 Agustus 2010, Ambon Jazz Plus Festival yang tenggat waktunya bersamaan dengan Workshop ASEAN Baru yakni 7 - 10 Oktober 2010. "Kami juga dipercaya nantinya menyelenggarakan perkemahan pesantren nasional pada 2011 dan MTQ Nasional tahun 2012 sehingga dipastikan bahwa stabilitas keamanan Maluku bukan lagi merupakan masalah," katanya dan menyarankan Kepala Kesatuan, Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Maluku, Abdul Rachman Renuat menambahkan penjelasannya.
Kepala Kesbangpol Pemprov Maluku Renuat mengatakan RMS hanya tinggal segelintir orang yang secara fisik tidak memiliki kekuatan. "TV swasta maupun media cetak nasional yang sebenarnya membesar - besarkan aksi dari segelintir pengikut RMS tersebut," ujarnya.
Renuat memastikan Pemprov Maluku bersama berbagai forum di daerah ini, termasuk bermuatan lokal yakni Majelis Latupati ( para raja-raja) sepakat untuk memberantas RMS yang hanya memanfaatkan kondisi konflik sosial pada 1999. "Jadi RMS tidak punya kekuatan di Maluku dan secara perlahan diberantas sehingga jangan ragu soal stabilitas keamanan di daerah ini," tegasnya. Tim Komisi I DPR diketuai Hayono Isman melakukan kunjungan kerja di Ambon pada 8 hingga 11 November 2010.
Ikuti Whatsapp Channel Republika