REPUBLIKA.CO.ID,YANGON--Sejumlah partai di Myanmar yang mendapat dukungan dari penguasa militer setempat berhasil menguasai 77 persen kursi parlemen usai pemilu yang digelar Ahad (7/11). Meski pemilu tersebut dinilai sejumlah kalangan internasional sarat dengan manipulasi.
Dalam pemilu ini, seorang pejabat partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang mendapat dukungan dari junta militer, Rabu (10/11) berhasil menempatkan sejumlah kandidatnya di hampir semua distrik pemilihan. Sedangkan kekuatan Demokratik Nasional, yang menjadi lawan terbesar pemerintah Myanmar, berhasil meraih 164 suara dari 1159 kursi yang diperebutkan.
Pemerintah Myanmar menyebutkan, pemilu yang digelar pertama kali dalam 20 tahun terakhir itu merupakan upaya menuju ke arah yang lebih demokratis. Di sisi lain pemilu itu telah memicu terjadinya aksi kekerasan yang melibatkan kelompok minoritas Karen dengan pasukan pemerintah Myanmar.
Sejumlah kelompok etnis yang berpotensi menjadi gerilyawan menolak mengikuti pemilu.
Hal itu memicu kekhawatiran akan terjadinya perang sipil di negara bekas jajaran Inggris tersebut, terutama setelah pemerintah pusat memaksa mereka untuk menerima sistem konstitusi baru yang kian membatasi hak otonomi mereka.
Kontak senjata antara kedua pihak yang pecah sejak Ahad kemarin, menurut media pemerintah telah menewaskan sedikitnya tiga orang. Selain memaksa pengungsian besar-besaran hingga 20 ribu jiwa ke wilayah perbatasan Myanmar-Thailand. Meski sebagian pengungsi sudah kembali ke kediaman mereka, namun sekitar seribu pengungsi masih bertahan di tempat pengungsian.
Pejabat Thailand di propinsi Kanchanaburi, Nathapon Wichienprerd menyebutkan, mereka masih bertahan di tempat pengungsian karena khawatir masih terjadinya aksi kontak senjata di wilayah Tiga Pagoda yang terletak di berbatasan kedua negara.
Hingga kini belum ada pengumuman resmi atas hasil pemilu tersebut. Namun, seorang pemimpin USDP menyebutkan partainya berhasil meraih kemenangan 878 kursi yang terdiri dari dua bagian parlemen dan 14 parlemen regional. pejabat yang enggan disebut namanya itu juga menyebutkan pengumuman hasil tersebut akan disampaikan secara perlahan.
Selain kalangan oposisi, partai kedua terbesar Myanmar, Partai Persatuan Nasional (NUP) yang menjadi mesin politik mantan penguasa Myanmar, Jenderal Ne Win, juga melancarkan aksi protes atas hasil pemilu tersebut. ''Proses pemilu itu jelas tidak adil,'' kata Aye San, pejabat senior NUP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika