REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Organisasi HAM tidak begitu bersikap positif terhadap pemilu parlemen yang akan diadakan di Mesir akhir bulan ini. Kritik pemerhati HAM adalah pemerintah Mesir membatasi gerak media dan menghambat kampanye pihak oposisi.

Diperkirakan partai presiden Hosni Mubarak akan tetap memegang suara mayoritas di parlemen, dan menurut pemerhati HAM, semua ini berhubungan dengan intimidasi yang dilakukan terhadap pihak oposisi.

Sebelum pemilu, puluhan orang dari Persaudaraan Muslim telah ditangkap, sebuah gerakan yang dilarang beroperasi sebagai partai. Pihak luar negeri juga tetap tidak diizinkan masuk 28 November nanti, meskipun Amerika sudah menekankan mengenai hal ini.

Presiden Mubarak tidak setuju kritikan itu, dia berkata pemilu akan berjalan jurdil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika