REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Kementerian Hukum dan HAM sedang melakukan pemeriksaan terkait legalitas prosedur keluarnya terpidana kasus penerimaan suap terkait pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004, Hamka Yandhu, dari Rumah Tahanan Salemba.

"Izin keluar tahanan itu boleh saja kalau alasannya jelas seperti kalau orang tua meninggal atau sakit. Tapi kalau cuti tahanan tanpa prosedur jelas salah, dan harus diberikan sanksi," kata Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, usai berbicara dalam Workshop Jurnalis Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di Bogor, Kamis malam.

Menurut Patrialis, pihaknya telah menurunkan Irjen untuk mengecek secara langsung terkait izin terpidana dalam kasus penerimaan suap berupa travellers cheque (TC) terkait pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004 tersebut. Seandainya ada pelanggaran, ia menegaskan akan menjatuhkan sanksi pada petugas yang terbukti lalai.

"Kalau kita jelas aturan mainnya karena sangat rinci. Tidak ada keistimewaan narapidana," ujar dia.Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Hamka Yandu berada di kampung halamannya untuk menghadiri 40 hari wafat ibundanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika