REPUBLIKA.CO.ID,NEW YORK--Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton berjanji akan menemukan jalan keluar dari terhentinya proses perdamaian di Timur Tengah ketika ia memulai pertemuan gentingnya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kamis. Menjelang pembicaraan tersebut, Presiden Barack Obama dan Clinton senada dengan kritik global terhadap rencana terakhir Israel untuk membangun 1.300 permukiman di Jerusalem Timur, wilayah yang diinginkan oleh warga Palestina sebagai ibu kota mereka nantinya.
Pengumuman itu mengundang reaksi keras dari Presiden Palestina Mahmud Abbas yang kemudian meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera membicarakan rencana pembangunan permukiman Israel itu, yang tentu saja semakin menyulitkan langkah AS. Pemerintah AS juga mengatakan bahwa hal itu "berlawanan atas upaya kami untuk melanjutkan perundingan langsung antara kedua negara", ujar juru bicara Departemen Luar Negeri, Philip Crowley pada Selasa.
"Perdana menteri dan Presiden Abbas sama-sama berkomitmen terhadap solusi kedua negara dan kita akan menemukan jalan keluarnya," kata Clinton bersama dengan Netanyahu sebelum pertemuan tersebut dimulai di New York.
Netanyahu mengatakan bahwa ia bersungguh-sungguh terhadap proses pembicaraan damai yang terhenti pada September setelah mereka mengumumkan rencana tersebut ketika moratorium 10 bulan terhadap rencana pembangunan permukiman itu berakhir. "Kami akan berbicara tetnang bagaimana memulai kembali dan melanjutkan proses itu untuk mencapai sebuah kesepakatan bersejarah serta perdamaian dan keamanan di antara kami dan para warga Palestina," katanya.
"Kami juga berharap untuk memperluas pembicaraan itu dengan negara-negara Arab lainnya... kami sangat serius tentang hal itu dan kami sangat ingin melakukannya segera," tambah Netanyahu. Sekjen PBB Ban Ki-moon pun telah menyatakan rasa prihatin kepada Netanyahu atas pendirian permukiman di wilayah Palestina itu pada Selasa.
Ban dan Netanyahu terfokus pada kebuntuan proses perdamaian di Timur Tengah saat perundingan di markas PBB yang diadakan beberapa jam setelah Israel menyetujui lebih dari 1.300 tempat tinggal baru di wilayah jajahan di Jerusalem timur. Ban "menyatakan prihatin atas berlanjutnya pemukiman dan pernyataan terbaru mengenai pendirian bangunan selanjutnya di Jerusalem timur".
Sekjen PBB itu juga "menyatakan harapan bagi tindakan selanjutnya dari pemerintah Israel untuk memberi kemudahan perhubungan baik bagi warga dan barang kebutuhan dari dan ke arah Jalur Gaza". Sementara pihak Palestina saat ini menolak segala bentuk pembicaraan dengan Israel sebelum pembangunan permukiman tersebut kembali dihentikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika