REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menilai keputusan penganugerahan pahlawan nasional terhadap mantan Presiden Soeharto berada di tangan rakyat. Menurut Bibit, permasalahan ini tidak perlu dikontroversikan. "Kalau usulan ini tidak disetujui, hal tersebut merupakan urusan pemerintah pusat," katanya di Semarang, Jumat (12/11).

Namun, ia menganggap gelar pahlawan nasional bagi mantan Presiden Soeharto tetap sebagai sesuatu yang pantas dan sudah waktunya diberikan. "Sebagai mantan prajurit, saya menilai Pak Harto tetap pantas diberi gelar pahlawan karena jasa-jasanya," tuturnya.

Menurut dia, selama berkuasa 32 tahun, almarhum Soeharto tentu memiliki nilai plus dan minus selama memimpin bangsa ini. "Tinggal dihitung saja plus dan minusnya," tambah mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat ini.

Sebelumnya, pemerintah melalui Keputusan Presiden No 52 TK/2010 akhirnya memberikan gelar Pahlawan Nasional hanya kepada dua tokoh, yaitu Dr Johannes Leimena dan Johannes Abraham Dimara. Kementerian Sosial telah mengajukan 10 nama tokoh yang telah diseleksi untuk memperoleh gelar pahlawan nasional kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa.

Sepuluh tokoh itu yakni mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulawesi Tengah, mantan Presiden Soeharto dari Jawa Tengah, mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid dari Jawa Timur. Kemudian Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika