REPUBLIKA.CO.ID,ANKARA--Kementerian Luar Negeri Turki, Jumat (12/11), dengan keras mengutuk keputusan Israel untuk membangun 1.300 rumah baru di Jerusalem Timur kendati ada sejumlah penentangan dari masyarakat internasional. Kegiatan semacam itu akan mengarah kepada kegagalan upaya bagi dilanjutkannya pembicaraan perdamaian di wilayah tersebut, kata jurubicara Kementerian itu Selcuk Unal sebagaimana dikutip kantor berita setengah resmi Anatolia. .
Berbagai upaya untuk mengubah susunan demografis, status dan identitas budaya Jerusalem mencuatkan keprihatinan, kata Unal. Ia menambahkan Turki berharap Israel akan menghentikan kegiatan pembangunan permukimannya di Tepi Barat Sungai Jordan dan Jerusalem Timur serta menghindari tindakan sepihak yang akan memberi dampak negatif terhadap pembicaraan tentang status akhir.
Kementerian Dalam Negeri Israel, Senin, menyatakan kementerian tersebut berencana membangun 1.300 apartemen baru di Jerusalem Timur kendati ada penentangan keras dari pihak Palestina. Pada Rabu (10/11), Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton langsung memperingatkan mengenai "tindakan sepihak" yang dilakukan dalam dialog Palestina-Israel, setelah Palestina mengajukan permohonan ke PBB mengenai pembangunan permukiman Yahudi. "Perundingan antara semua pihak adalah satu-satunya cara yang bisa menjadi sarana untuk menyelesaikan semua klaim yang muncul dari konflik tersebut," kata Hillary kepada wartawan.
Menteri Luar Negeri AS itu dimintai komentar tentang rencana Palestina untuk meminta Dewan Keamanan menangani masalah permukiman yang telah membuat macet pembicaraan perdamaian, sebagaimana dikutip dari AFP dan Reuters. "Kami tak mendukung semua langkah sepihak oleh pihak mana pun yang dapat menjadi praduga bagi hasil perundingan semacam itu," kata diplomat senior AS tersebut.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah meminta Dewan Keamanan PBB bertemu guna membahas pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang dijajah Israel di Tepi Barat Sungai Jordan, tempat rakyat Palestina bermaksud mendudukan negara. Dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB, September, Presiden AS Barack Obama menyatakan Amerika Serikat menilai pembangunan permukiman Israel di kawasan Tepi Barat tidak sah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika