REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Indonesia Police Watch (IPW) menyatakan, oknum Polri memberi keistimewaan kepada Gayus Tambunan selama ditahan untuk ditukar dengan data-data penting milik terdakwa kasus penggelapan pajak itu.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, berpendapat, aneh bila Gayus ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Brimob Kelapa Dua, seatap dengan Susno Duaji, peniup peluit yang membongkar kasus ini. "Oknum-oknum Polri ingin mengendalikan Gayus karena Kelapa Dua ada di bawah Bareskrim (Polri). Bukan mustahil Gayus dianak emaskan untuk mengambil data-data penting yang dia miliki," katanya ketika dihubungi Republika, Sabtu (13/11).

Sebagai tahanan PN Jaksel, Neta mengatakan, seharusnya Gayus berada di Rutan Salemba atau LAPAS Cipinang, bukan di Kelapa Dua. Izin bagi Gayus keluar masuk rutan untuk berobat pun, mesti keluar dari pengadilan sebagai pihak yang bertanggung jawab, setelah mempertimbangkan pemeriksaan dari tenaga medis. "Faktanya Gayus mudah keluar masuk. Sepertinya pun hanya izin lisan dari kepala rutan," katanya.

Menurut Neta, keluar masuknya Gayus dengan mudah bukan ulah kepala rutan semata. Ada kolusi oknum di jajaran yang lebih tinggi, karena kepala rutan tidak dalam kapasitas yang leluasa mengeluarkan Gayus dari tahanan.  Karena itu, IPW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan kasus terdakwa kasus penggelapan pajak, Gayus Tambunan, dari tangan Kepolisian.

Neta mengatakan, semestinya kasus Gayus I dan II menjadi pelajaran bahwa Kepolisian tidak bisa diandalkan untuk menangani pelanggaran yang dilakukan pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu ini. "Mafia hukum yang ada terlalu kuat menguasai Kepolisian juga Kejaksaan dan Pengadilan. KPK yang paling tidak punya kepentingan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika