REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Forum Wartawan Pasar Modal membantah pemberitaan media massa tentang "pemerasan" wartawan kepada PT Krakatau Steel (KS) Tbk dan penjamin emisi untuk mendapatkan jatah saham. "Tidak ada permintaan jatah saham PT KS sebesar 1.500 lot sebagaimana yang dilaporkan ke Dewan Pers dan AJI. Pemberitaan tersebut adalah berita bohong yang menyesatkan dan 'membunuh' karakter wartawan pasar modal, terutama empat wartawan yang disebut-sebut," kata Wakil Ketua Forum Wartawan Pasar Modal, Rahmat Baihaqi, dalam membacakan pernyataan sikapnya di Jakarta Media Center (JMC) Jakarta, Selasa (23/11).
Menurut Rahmat Baihaki, tidak ada eksekusi baik dalam pembelian dan penerimaan saham PT KS sebesar 1.500 lot. Fakta yang terjadi adalah wartawan ditawari oleh Direktur Utama Kitacomm (Konsultan PR IPO PT KS) Henny Lestari untuk membeli saham perdana KS dengan kompensasi wartawan harus membuat "berita positif" mengenai IPO PT KS.
"Kami minta pelapor membuktikan tuduhannya bahwa wartawan pasar modal meminta atau memperoleh saham PT KS sebesar 1.500 lot," katanya. Satu lot terdiri atas 500 saham .
Rahmat pun membantah tidak ada permintaan uang senilai Rp400 juta kepada penjamin emisi untuk meredam berita-berita negatif seputar IPO PT KS. "Tidak ada konflik kepentingan dan kami pun menolak tudingan pelanggaran etika jurnalistik dalam pemberitaan mengenai IPO PT KS. Berita yang dibuat wartawan pasar modal dan empat wartawan yang dituding melakukan pemerasan, semuanya dibuat secara proporsional sesuai prinsip jurnalistik," paparnya.
Menurut Rahmat, bila pelapor merasa diperas oleh wartawan pasar modal, mengapa tidak langsung melaporkan kepada otoritas pasar modal dan institusi pers (Dewan Pers dan AJI), bahkan pimpinan media dari wartawan yang bersangkutan serta pihak kepolisian.
"Ada apa dibalik pemberitaan 'Gerombolan Wartawan Diduga Peras Saham KS' yang muncul pada 17 November 2010 setelah IPO PT KS sudah selesai dan sahamnya telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2010," tutur Rahmat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika