REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad, mengatakan, dana dari lembaga perbankan yang mengalir ke sektor usaha perikanan relatif lebih kecil dibanding berbagai sektor usaha lainnya. Pernyataan itu diungkapkan Fadel dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dengan PB Nadlatul Ulama dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (24/11).
Menurut menteri, aliran dana yang kecil juga diakibatkan masih sedikitnya orang-orang yang terjun menjadi pengusaha di dunia perikanan. Karena itu, ia mengutarakan harapannya agar MoU yang telah ditandatangani ini juga bisa memunculkan sejumlah pengusaha baru, terutama dari kalangan muda. Fadel memaparkan, KKP akan mendukung pengusaha baru, antara lain dengan memberikan bantuan berupa benih ikan dan beragam bantuan teknis lainnya lewat ratusan balai penelitian KKP yang terdapat di berbagai daerah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB Nadlatul Ulama, M Iqbal Sullam, mengatakan, penandatanganan MoU juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang sebagian besar dari kalangan nadliyin. Sedangkan Ketua Umum AMPI, Dave Laksono, mengatakan, pihaknya akan memaksimalkan sejumlah kerja sama dan inisiatif dengan KKP seperti membuat program pelatihan dan bantuan modal serta teknologi bagi para nelayan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Keadilan untuk Perikanan Rakyat (Kiara) M Riza Damanik mengatakan, nelayan tradisional harus mendapatkan perlakuan berbeda oleh perbankan yakni mendapat kemudahan pemberian kredit. "Kredit yang diberikan kepada kalangan nelayan kecil atau tradisional harus mendapat perlakuan yang berbeda dan jangan diseragamkan seperti kelompok usaha lainnya," kata Riza belum lama ini.
Ia memaparkan, nelayan tradisional yang berjumlah sekitar 92 persen dari seluruh pelaku usaha penangkapan ikan di Indonesia masih sangat rentan dan terbebani dengan berbagai biaya produksi.
Karena itu, ujar dia, kredit yang dibebankan perbankan kepada nelayan seharusnya tidak diberikan dengan beban bunga tinggi lebih dari lima persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika