REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat, Ramadhan Pohan, menyatakan bahwa isu ataupun wacana referendum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah dipolitisasi sedemikian rupa oleh kelompok kepentingan tertentu dengan tujuan menjatuhkan citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ada upaya politisasi permasalahan ini oleh segelintir politikus. Salah satunya dengan memunculkan kesan seolah Presiden SBY tidak menghargai peran Yogyakarta dalam revolusi merebut kemerdekaan melawan penjajah Belanda," kata Pohan saat berkunjung ke Kabupaten Pacitan, Rabu.

Menurutnya, wacana referendum yang berkaitan dengan Rencana Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta merupakan isu sensitif.

Selain sudah menyimpang dari konteks wacana yang sempat dilontarkan Presiden saat itu, ia khawatir pembenaran atas isu menyesatkan tersebut akan menyebabkan daerah lain mengajukan hak referendum yang sama.

"Referendum itu jauh sekali, itu isu yang terlalu sensitif saya kira. Kalau seperti itu, Pacitan bisa minta referendum keistimewaan juga," ujarnya.

Terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta, Pohan menegaskan bahwa hal itu sangat bergantung pada keputusan bersama antara DPR dan pemerintah. Alasannya, RUU tersebut harus digodok dan mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari legislatif sehingga tidak semestinya langsung menyalahkan Presiden. Ia justru khawatir bahwa politikus yang bersuara malah tidak memahami esensi dari permasalahan tersebut.

Jika pemilihan langsung yang disorot, kami justru tidak menghendakinya, melainkan pemilihan secara demokratis.

"Itu wujudnya bisa macam-macam. Bisa lewat DPRD maupun pemilihan langsung. Saya kira RUU Keistimewaan Yogyakarta dipikirkan secara dingin dan jernih. Saya yakin SBY sangat menghargai Yogyakarta," ujarnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika