REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Diskriminasi terhadap kalangan Muslim di Eropa tampaknya seperti sebuah penyakit yang terus menyebar. Perlakuan ketidakadilan itu sepertinya sudah terjadi di banyak negara di benua biru itu.
Sebuah survei yang dilakukan baru-baru ini memperlihatkan sebagian besar umat Muslim yang tinggal di negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (UE) mengalami diskriminasi. Survei dilakukan oleh Eurobarometer melalui telepon kepada 4.000 Muslim dewasa yang tinggal di negara-negara UE.
Dalam survei itu, responden diberi pertanyakan apakah pernah diperlakukan diskriminasi oleh non-Muslim. Hasilnya, 79 persen umat Islam itu mengaku pernah diperlakukan diskriminasi setidaknya satu kali. Sedangkan 12 persen responden mengatakan tak pernah diperlakukan seperti itu.
Sedangkan sembilan persen sisanya mengaku tidak mengetahui apakah pernah mendapatkan perbuatan seperti itu pada dirinya. Survei itu disponsori oleh Komisi Eropa yang dilaksanakan pada Oktober lalu dan hasilnya dirilis pada 26 November 2010.
Hasil survei itu merupakan yang terbaru dari studi berkelanjutan yang dilakukan untuk mengetahui dugaan perlakuan tak baik yang diterima kalangan Muslim yang tinggal di Eropa. Rasa takut yang berlebihan terhadap Islam atau Islamophobia, meningkat usai peristiwa 11 September 2001.
Banyak partai politik dan pemerintah di Eripa yang memberlakukan kebijakan yang menentang komunitas Muslim. Tahun lalu, Swiss memberlakukan kebijakan larangan pembangunan menara masjid yang disahkan melalui referendum.
Sementara tahun ini, Prancis secara resmi mensahkan UU larangan pemakaian cadar di ruang publik. Larangan itu akan diberlakukan pada 2011.
Sebelumnya pada 2005, sebuah studi oleh Pusat Pemantau Eropa terhadap Rasisme dan Xenofobia, sebuah lembaga yang dibentuk UE, menemukan bahwa kalangan Muslim sering menjadi korban dari stereotip negatif termasuk dalam pemberitaan di media massa.
''Selain itu, mereka (Muslim) juga rentan terhadap prasangka dan kebencian dalam bentuk apapun, dari ancaman verbal hingga serangan fisik terhadap harta benda mereka,'' sebut laporan Pusat Pemantau Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika