REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Golkar menyambut baik usulan pemerintah tentang pemilihan gubernur oleh DPRD, bukan lewat pemilukada. Usulan itu dipandang bisa menjadi solusi bagi konflik sosial yang terjadi akibat pemilukada.
Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan partainya belum menyetujui konsep yang akan diajukan pemerintah dalam UU Pemilukada. ''Kami mau kaji itu, pikiran itu tidak boleh disalahkan,'' kata Priyo, Jumat (10/12).
Usulan pemilihan gubernur oleh DPRD dianggap bisa menjadi jalan tengah. Selama ini Priyo menilai pemilukada di Tanah Air menimbulkan terlalu banyak konflik dan biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Biaya politik dan sosial itu tidak penting dan tidak bermanfaat bagi publik.
Salah satu cara menghilangkan biaya tidak penting itu adalah melalui pemilihan gubernur oleh DPRD. ''Model itu atau membuat pemilukada secara serentak,'' ucapnya. Priyo mengaku menghargai usulan pemerintah.
Golkar memang belum berada dalam posisi setuju. Namun, Golkar pernah memikirkan opsi itu sebagai alternatif pemilihan gubernur. Gugatan yang selalu hadir usai tiap pemilukada ditambah bentrok yang kerap mewarnai penghitungan suara menjadi alasan Golkar. ''Soal setuju atau tidaknya, itu soal lain,'' kata dia.
Priyo berharap, tidak ada yang mengatakan usulan ini sebagai bentuk kemunduran dalam demokrasi. ''Hingar bingar ini berlebihan sudah,'' lanjutnya. Kendati usulan ini dipercaya belum akan menghilangkan praktik politik uang, Priyo berujar usulan ini setidaknya bisa menjadi solusi meredam konflik akibat pemilukada yang sudah terlalu marak.
Peneliti LIPI, Lili Romli, mengatakan pemilukada memang seringkali menimbulkan masalah. Mulai dari pendaftaran pemilih, politik uang, sampai isu tidak netralnya penyelenggara pemilu. Meski sarat masalah, Lili berujar, wacana pemilihan gubernur oleh DPRD merupakan sebuah kemunduran. ''Tidak sesuai dengan semangat reformasi,'' kata dia. Perjalanan demokrasi Indonesia diyakini mundur bila kepala daerah ditunjuk oleh DPRD.
Pemilukada, ujarnya, lebih baik sebab akan menumbuhkan demokrasi di tingkat lokal. Apalagi esensi demokrasi merupakan partisipasi publik dalam mengambil keputusan. Pemilukada juga berdampak positif sebab akan meningkatkan kualitas keterwakilan karena masyarakat bisa menentukan pemimpin pilihannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika