REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-–Ada beragam kebutuhan yang bisa dipenuhi dari penghematan subsidi premium. Salah satunya adalah untuk pemulihan daerah bencana. Tapi, benar-tidaknya angka penghematan maupun realisasi yang bisa dinikmati, masih menjadi pertanyaan.
‘’Bisa untuk recovery daerah bencana, yang setahu saya belum masuk di APBN,’’ kata dosen UGM Anggito Abimanyu, melalui telepon, Ahad (12/12). Mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan ini mengatakan sepengetahuannya anggaran yang sudah ada di APBN baru untuk penanganan bencana.
‘’Tapi perbaikan infrastruktur seperti jalan dan perbaikan rumah penduduk yang terdampak, belum ada,’’ kata Anggito. Mekanismenya bisa melalui APBN-P.
Tapi, ujar Anggito, saat ini belum dapat dipastikan apakah memang angka Rp 28 triliun itu sudah tepat. Selain itu, belum bisa dipastikan apakah ‘keuntungan’ dari peralihan premium bersubsidi ke BBM bersubsidi akan masuk ke APBN. ‘’Saya belum tahu apakah itu masuk ke APBN atau ke Pertamina,’’ kata dia.
Anggito juga tak terlalu yakin pembatasan tersebut bisa efektif berlaku pada 1 Januari 2011. Kalaupun berlaku saat itu, tambah dia, juga belum diketahui apakah berlaku serentak di seluruh Indonesia atau bertahap di beberapa kota terlebih dahulu.
‘’Karena infrastrukturnya juga belum siap. SPBU yang siap dengan layanan pertamax juga belum banyak,’’ kata Anggito. Menurutnya masih akan ada masa transisi, sehingga penghematan tersebut belum akan nyata berdampak atau bisa direlokasi sebagai kompensasi. Apakah asumsi konsumsi BBM di APBN 2011 sudah menghitung penghilangan subsidi ini, juga tidak diyakininya.
Apalagi, tambah Anggito, berdasarkan pengalaman selama ini, setiap kali ada penolakan dari elemen masyarakat, maka Pemerintah akan bersikap ‘mundur’ terlebih dahulu. ‘’Belum lagi, tahun ini kan volume konsumsi melebihi persediaan. Jadi belum tentu juga ada untung dari langkah pengurangan subsidi ini,’’ kata dia.
Anggito mengatakan dia mendukung upaya pengurangan subsidi BBM. Tetapi masa transisi, persiapan implementasi menyeluruh, dan penggunaan anggaran yang bisa dihemat harus dicermati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika