REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota DPR dari Komisi Energi (VII), Soetan Bhatugana, meminta polisi mengawasi angkutan umum saat pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis premium.
Soetan mengkhawatirkan kalau angkutan umum justru menjadi pedagang premium dengan menjual sebagian premium yang ia miliki ke kendaraan lain.
"Karena itu lebih menguntungkan menjual BBM bersubsidi dibandingkan dengan mengangkut penumpang," kata Soetan dalam rapat kerja dengan pemerintah, Senin (13/12).
Ia meminta pemerintah mengantisipasi celah-celah penyimpangan konsumsi BBM bersubsidi bila kebijakan pembatasan benar-benar dilaksanakan.
Sementara, Menteri ESDM Darwin Z Saleh mengatakan, untuk menjamin kelancaran kebijakan itu pemerintah melibatkan aparat keamanan.
"Polisi akan dilibatkan untuk membantu kelancaran distribusi agar tetap sasaran," kata Darwin. Menurut Darwin, ia berharap aparat mengawasi betul sehingga tidak ada masyarakat yang melakukan penyimpangan pembelian BBM, termasuk penimbunan BBM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika