REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Siap-siap pemilik kendaraan di Jabodetabek. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis premium terhitung mulai pekan ketiga Januari 2011.
Hal ini disampaikan Menteri ESDM Darwin Z Saleh dalam rapat kerja dengan Komisi Energi (VII) DPR, Senin (13/12). "Pengendalian pemakaian BBM bersubsidi jenis premium di wilayah Jabodetabek pada minggu ketiga Januari 2011 dan solar Juli 2011," kata dia.
Selanjutnya, premium di wilayah Jawa-Bali mulai Juli 2011 dan solar Oktober 2011. Sedang, pengendalian premium dan solar di kota besar Sumatera mulai Januari 2012, seluruh Sumatera dan kota besar Kalimantan pada Juli 2012.
Sementara seluruh Kalimantan dan kota besar Sulawesi pada Januari 2013, dan terakhir seluruh Sulawesi pada Juli 2013.
Darwin mengatakan, pertimbangan pembatasan adalah konsumsi premium mencapai 60 persen dari kuota BBM subsidi, lalu solar 34 persen.
Selanjutnya, konsumsi BBM subsidi untuk transportasi darat mencapai 89 persen dengan 53 persen di antaranya berupa mobil pribadi.
Berdasarkan wilayah, sebanyak 59 persen dikonsumsi Jawa-Bali dengan 30 ada di Jabodetabek atau total 18 persen dari konsumsi nasional.
"Atas dasar itu, pelaksanaan pengendalian dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan SPBU serta depot dan juga sosialisasi," katanya.
Darwin juga memaparkan, tambahan inflasi langsung akibat pengaturan BBM di Jabodetabek mencapai 0,15 persen dan Jawa-Bali di luar Jabodetabek 0,29 persen. Sedang, investasi di SPBU dan depot guna mendukung pembatasan mencapai Rp84,5 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika