REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah akan mulai menyosialisasikan program pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi pada akhir Desember 2010. Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, dalam situsnya di Jakarta, Kamis (16/12) mengatakan, sasaran sosialisasi antara lain pemerintah daerah, pengusaha dan operator SPBU, operator angkutan umum dan komunitas transportasi, masyarakat umum, aparat penegak hukum dan media massa.

"Sosialisasi paling cepat mulai dilakukan pada minggu keempat Desember 2010 dan akan dilakukan evaluasi secara berkala," ujarnya. Bentuk sosialisasi, lanjutnya, antara lain pelatihan, bimbingan teknis ke pengusaha dan operator SPBU, program dialog interaktif di radio dan televisi, iklan layanan masyarakat, spanduk, stiker dan panggung gembira.

Menurut Evita, sosialisasi tersebut merupakan kelanjutan kampanye pentingnya pemanfaatan BBM subsidi yang tepat sasaran, termasuk juga kegunaan BBM yang sesuai spesifikasi mesin kendaraan. "Kini, dengan adanya kesepakatan dengan DPR mengenai waktu pelaksanaan program ini, maka kegiatan sosialisasi akan semakin diintensifkan," katanya.

Pemerintah dan DPR pada Selasa (14/12) menyepakati pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi secara bertahap yang dimulai Maret 2011 untuk jenis premium di wilayah Jabodetabek.

Kesepakatan dicapai dalam rapat Komisi VII DPR dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Darwin Saleh, dan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo. Dengan kesepakatan tersebut, maka mulai Maret 2011, seluruh mobil pribadi tidak boleh memakai premium bersubsidi, tapi mesti nonsubsidi seperti pertamax.

Pembatasan merupakan amanat UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 yang meminta pemerintah mengatur pemakaian BBM subsidi secara bertahap agar lebih tepat volume dan sasaran. Sesuai amanat APBN 2011, kuota BBM subsidi ditetapkan 38,6 juta kiloliter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika