REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Sejumlah keraton di Indonesia Timur ikut angkat bicara soal polemik pembahasan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini diungkapkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki sejarah kesultanan, dalam Sidang Paripurna DPD, Jumat (17/12).

Anggota DPD dari Maluku, Jacob Jack Ospara, saat interupsi sidang mengatakan, "Saya mewakili Maluku, negeri raja-raja. Menyatakan resmi, dengan mengabaikan semua prosedural, aspirasi masyarakat Yogyakarta lewat DPRD DIY harus diterima bulat dalam sidang paripurna."

Pada saat yang sama, perwakilan DPRD DIY juga berada di Sidang Parpipurna DPD untuk menyampaikan hasil sidang mereka beberapa hari lalu tentang usulan RUU Keistimewaan DIY.

Menurut Jacob, hasil paripurna DPD harus bulat menerima keistimewaan DIY dan diteruskan dalam pertemuan konsultasi dengan pimpinan DPR. "Tidak boleh ada siapa pun dan pihak mana pun yang mengganggu keistimewaan Yogyakarta," kata dengan nada berapi-api.

Dari Maluku Utara tak tinggal diam. Anggota DPD Malut, Abdurachman Lahabato menyatakan, ia mendukung keistimewaan DIY. "Atas nama Maluku Utara, yang di dalamnya, ada Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Joilolo, dan Kesultanan Bacan memberi dukungan setinggi-tingginya kepada DIY untuk diposisikan sebagai daerah istimewa sebagaimana sejarah mencatatnya."

Kehadiran pimpinan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sidang Paripurna DPD RI dipersoalkan sejumlah anggota lembaga perwakilan itu karena dinilai tidak melalui mekanisme yang telah diatur.

Ikuti Whatsapp Channel Republika