REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta DPR RI membahas Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta secara komprehensif dan aspiratif agar melahirkan undang undang sesuai demokrasi modern dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Persoalan keistimewaan Yogyakarta saat ini bolanya sudah berada di DPR RI karena pemerintah sudah menyerahkan draft Rancangan Undang Undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta kepada DPR RI," kata Anas Urbaningrum di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, DPR RI membahas draft RUU Keistimewaan Yogyakarta secara konprehensif dan aspiratif dengan memadukan usulan pemerintah dan aspirasi yang berkembang pada masyarakat.

Persoalan keistimewaan Yogyakarta, kata Anas, semuanya statusnya terbuka dan saat ini sudah berada di DPR RI untuk segera dibahas. "Melihat persoalan Yogyakarta jangan hanya secara hitam putih dipilih atau ditetapkan, atau harus melihatnya secara menyeluruh dalam konteks NKRI dan demokrasi," katanya.

Menurut Anas, dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta, pemerintah tetap memberikan kesitimewaan kepada Sultan meskipun suksesi gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui mekanisme pemilihan. Dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta, kata Anas, Sultan diberikan posisi pengageng, memiliki hak veto, memiliki protokoler, bisa menyetujui atau menolak calon gubernur.

"Ini merupakan kewenangan yang penting, kuat, dan mengukuhkan keistimewaan Yogyakarta. Ini perlu dibahas dengan jernih," katanya. Ditanya sejauh mana Partai Demokrat akan mendorong pembahasan RUU Keistimewaan Yogyakarta di DPR RI melalui pimpinan partai politik pendukung pemerintah di Sekretariat Gabungan (Setgab), menurut dia, itu merupakan tanggung jawab Ketua Harian Setgab, Aburizal Bakrie, untuk melakukan koordinasi.

Menurut dia, RUU Keistimewaan Yogyakarta baru diserahkan pemerintah kepada DPR RI dan belum mulai dibahas. Anas melihat, draft RUU Keistimewaan Yogyakarta semangatnya untuk mengokohkan keistimewaan Yogyakarta dalam kerangka demokrasi modern. "Bahwa ada aspirasi yang berbeda, akan dibahas bersama di DPR RI untuk mencari titik temu," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika