REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO--Pengamat ekonomi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Agung Praptapa, menilai, pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai strategi diskriminasi yang dilakukan pemerintah. "Ada diskriminasi. Jadi, untuk orang tertentu diberikan harga tertentu," katanya di Purwokerto, Senin (20/12).

Menurut dia, strategi tersebut sebenarnya baik tetapi dari sisi kontrol sulit dilakukan. Ia mengatakan, kendaraan niaga boleh membeli BBM baik bersubsidi maupun nonsubsidi sedangkan kendaraan lainnya harus BBM nonsubsidi.

"Karena orang berpikir ekonomis, nanti ada kecenderungan penumpukan-penumpukan (penimbunan BBM, red.)," katanya. Menurut dia, langkah paling praktis yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah menyamaratakan harga BBM baik bersubsidi maupun nonsubsidi dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengatakan, insentif dapat diberikan dalam bentuk lain sehingga akan mudah dalam pengawasannya."Bukan dengan misal, pelat kuning (kendaraan niaga, red.) mendapat premium sedangkan pelat hitam tahun ini harus pertamax. Itu repot," katanya.