REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON--Amerika Serikat telah memerintahkan evakuasi personil tidak penting kedutaan besarnya dari Pantai Gading, Ahad, dengan menyebut risiko kekerasan yang meningkat menyusul pemilihan presiden yang diperselisihkan di negara itu.
Deplu AS telah memperingatkan semua warga AS untuk tidak melakukan perjalanan ke Pantai Gading hingga pemberitahuan lebih lanjut, dan mengatakan demonstrasi oleh para pendukung penjabat presiden Laurent Gbagbo yang diperangi "diperkirakan akan berubah keras".
"Permusuhan terhadap orang-orang Barat, termasuk warga AS, tidak dapat diremehkan," departemen itu mengatakan dalam satu pernyataan. AS, PBB, bekas penguasa kolonialnya Prancis dan negara-negara Afrika tekah mengakui penantang Alassane Ouattara sebagai pemenang dalam pemilihan 28 November di negara itu, produsen cokelat utama dunia.
Tapi Gbagbo menolak hasil itu sebagai curang dan menghadapi konfrontasi yang meningkat dengan para penjaga perdamaian asing Ahad setelah PBB menolak permintaannya agar mereka pergi. Pasukan keamanan yang pro Gbagbo telah menggunakan berondongan amunisi tajam Kamis lalu untuk memadamkan protes jalanan oleh para pendukung Ouattara.
Seorang pembantu penting Gbagbo mengatakan ia tidak akan mundur dari jabatan yang telah ia pegang sejak selama satu dasawarsa itu, dan menuduh negara-negara besar Barat mengupayakan "penjajahan kembali" Pantai Gading.
Deplu AS mengatakan Kedubes Amerika di Abidjan telah membatasi sementara semua pelayanan pada warga AS, dan memiliki kemampuan yang berkurang untuk membantu warganya yang berharap untuk meninggalkan negara itu.
"Departemen luar negeri telah merekomendasikan bahwa warga AS yang mengkhawatirkan mengenai keselamatan mereka untuk mengambil keuntungan dari alat-alat transportasi komersial sementara alat transportasi itu tersedia dan ketika perbatasan masih terbuka," katanya.
AS menyatakan negara itu telah siap bergabung dengan Uni Eropa untuk menerapkan sanksi perjalanan terhadap Gbagbo dan kalangan dalamnya jika ia menolak mundur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika