REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berbeda pandangan tentang tiket gratis Piala AFF bagi pejabat negara. Bila KPK menegaskan tiket gratis ada gratifikasi, maka Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng, menolak sebutan gratifikasi itu.

Yang dimaksud pejabat negara termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bakal hadir dalam pertandingan sepakbola Piala AFF sebagai undangan. "Konteksnya Presiden kan diundang nonton acara tersebut. Bukan hanya sepak bola, tapi juga gelar olah raga lain," ujarnya.

Kehadiran Presiden menonton laga tim nasional sepak bola di Piala AFF, lanjut dia, adalah sebuah kehormatan. "Di negara-negara lain kedatangan Presiden di acara atau peristiwa besar nonton bola itu kan suatu kehormatan," kata Andi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M Jasin mengimbau pejabat negara yang mendapatkan tiket gratis menonton laga tim nasional Indonesia pada piala AFF di Gelora Bung Karno Senayan untuk melapor ke KPK.

Jasin mengacu kepada pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas melarang pejabat negara menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun termasuk diskon, pemberian uang, entertainment, tiket pesawat dan akomodasi hotel, serta bentuk pemberian apa pun yang dapat diuangkan.

Menurut Jasin, tiket gratis pertandingan sepak bola pun termasuk dalam gratifikasi yang nilainya bisa diuangkan. Jasin meminta pejabat dan penyelenggara negara untuk taat hukum dengan segera melaporkan pemberian tersebut ke KPK.

Presiden dan Ani Yudhoyono dua kali menonton partai semi final pertandingan Piala AFF ketika Indonesia melawan Filipina. Kehadiran Presiden itu beserta rombongan besar perangkat kepresidenan termasuk juga staf khusus presiden serta menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika