REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPR RI Marzuki Alie mengemukakan, selama kurun waktu 2010, masyarakat cukup peka dan selalu memberikan kritik dan masukan kepada DPR, bahkan bernada negatif. "Misalnya kritik mengenai studi banding anggota ke luar negeri, pelaksanaan Prolegnas yang tersendat, kritik terhadap rencana pembangunan gedung DPR, kritik terhadap rencana dana aspirasi dan rumah aspirasi," katanya dalam catatan akhir tahun yang disampaikan kepada pers di Jakarta, Kamis. .
Tentu saja, DPR terutama sebagai pimpinan DPR, tidak menutup mata dengan kritik, masukan, saran dan usulan dari berbagai elemen masyarakat kepada DPR. Secara mekanisme, pihaknya telah membangun sistem yang lebih terbuka bagi segenap elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR.
Atas berbagai kritik tersebut, DPR telah memberikan respon positif. Misalnya, menunda rencana pembangunan Gedung DPR RI dan mengembalikan sebagian anggaran yang telah ditetapkan kepada negara. DPR juga merespon secara proporsional kritik masyarakat atas aktivitas kunjungan kerja/studi banding ke luar negeri. "Bahwa hal tersebut dapat dilaksanakan sepanjang melalui prosedur yang ketat dan transparan," katanya.
Di sisi lain pada 2010, DPR RI memberikan kontribusi positif bagi kegiatan pertemuan di berbagai forum internasional. Dalam percaturan dunia yang makin kompleks, misi memperjuangkan kepentingan nasional, tidak hanya terpaku pada jalur konvensional yang dijalankan oleh pemerintah.
Sepanjang prinsip-prinsip dasar politik luar negeri dan "cetak biru" kepentingan nasional telah digariskan dengan jelas, khususnya di dalam Pembukaan UUD 1945, maka upaya diplomasi parlemen merupakan langkah yang tepat. DPR telah membuka kesempatan seluas-luasnya melalui Badan Kerjasama Antar Parlemen, untuk melakukan kiprah secara nyata dalam pergaulan antar perlemen dalam bentuk kerjasama bilateral, regional maupun multilateral.
Di dalam berbagai pertemuan forum antarparlemen, delegasi DPR RI senantiasa dipedomani oleh citra Indonesia sebagai negara demokratis, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, sebagai negara yang pluralistik dengan mengagungkan keberagaman dan sebagai negara yang menganut prinsip luar negeri bebas aktif. "Selain kiprah BKSAP, saya selaku Ketua DPR RI mengemban tugas sebagai Presiden Asian Parliemantery Assembly (APA), Presiden FASPPED (Forum of Asia Pacific Parliamentarians for Education) dan President Of The 7th PUIC Conference," katanya.
DPR RI juga telah menjadi tuan rumah dalam berbagai pertemuan antar parlemen di tingkat regional dan internasional. Banyak keberhasilan yang didapat dalam diplomasi parlemen ini, di antaranya memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina melalui berbagai resolusi.
Ketua DPR, Pimpinan BKSAP dan delegasi Komisi I, bahkan telah melakukan upaya terobosan dengan berkunjung ke Jalur Gaza, guna mendukung sepenuhnya kemerdekaan bangsa Palestina dan menyampaikan pandangan dan solusi bagi terciptanya perdamaian yang abadi. Juga keberhasilan dibentuknya komisi ad hoc tentang perlindungan pekerja migran melalui sidang Asian Parliemantery Assembly.
Ikuti Whatsapp Channel Republika