REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Fraksi Partai Demokrat DPR RI meminta fraksi-fraksi dan partai-partai politik anggota Sekretariat Gabungan di DPR RI menghentikan wacana konsolidasi poros tengah karena dinilai mengganggu soliditas Sekretariat Gabungan. "Wacana poros tengah yang dilontarkan polisi anggota Setgab (Sekretariat Gabungan) apakah merupakan sikap resmi partainya?" kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Saan Mustofa di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Saan Mustofa, jika wacana poros tengah itu bukan merupakan sikap resmi partai politik anggota Setgab, maka ketua fraksi partai-partai politik anggota Setgab agar menghentikan anggotanya untuk tidak lagi mewacanakan hal tersebut. Wacana poros tengah, menurut dia, jika dibiarkan akan membesar dan mengganggu soliditas Setgab. "Selama ini Setgab terus solid tapi jika dimunculkan wacana poros tengah terus-menerus, soliditasnya bisa terganggu," katanya.

Wacana konsolidasi partai tengah berawal dari gagasan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membentuk poros partai tengah di koalisi legislatif. Politisi kedua partai tersebut menilai, pembentukan poros tengah dapat meningkatkan produktivitas pemerintahan dan membendung dominasi partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar di Setgab.

Menurut politisi PKS dan PPP, selama ini kedua partai besar itu dinilai sering saling menyandera dan memberatkan langkah pemerintah. Pada kesempatan tersebut, Saan menambahkan, dalam koalisi seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama, tidak ada partai yang dominan dari lainnya. "Di Setgab partai koalisi tidak selamanya keputusan Setgab hanya bermuara pada keinginan partai besar saja," katanya.

Menurut dia, Partai Demokrat dan Partai Golkar juga harus menghargai keinginan partai menengah anggota Setgab dan keputusan yang dicapai merupakan kesepakatan bersama. "Di Setgab, keputusan dibahas bersama, tidak ada menang-kalah atau saling mendominasi," katanya.

Saan juga menegaskan, koalisi parpolm pendukung pemerintah harus utuh yakni di eksekutif dan di legislatif. Partai politik anggota koalisi, katanya, tidak bisa menerapkan koalisi hanya di pemerintahan dan mengabaikan koalisi di legislatif. "Kalau ada partai politik yang hanya ingin koalisi di eksekutif saja perlu dipertanyakan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika