REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Muhammad Jafar Hafsah mengatakan, partai politik yang merasa sudah tidak sejalan dan memiliki sikap berbeda bisa keluar dari Sekretariat Gabungan. "Jika ada partai politik yang memiliki sikap berbeda yang merugikan Setgab silakan keluar saja," kata Muhammad jafar Hafsah di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Jafar mengatakan hal itu menanggapi munculnya wacana poros tengah yang akan dibangun oleh partai politik anggota Sekretariat Gabungan (Setgab). Menurut Jafar, koalisi partai politik pendukung pemerintah dilakukan secara utuh, baik di eksekutif maupun di legislatif.
Partai politik anggota koalisi, kata dia, tidak bisa menerapkan koalisi hanya sebagian saja di eksekutif dan mengabaikan di legislatif. Jafar menjelaskan, koalisi di eksekutif ditandai dengan memberikan kesempatan kepada kader partai berada di kabinet sedangkan koalisi di legislatif tandanya adalah sepakat terhadap hal-hal yang dibahas di DPR.
Menurut Jafar, ada partai politik yang memiliki sikap berbeda dengan koalisi dan sikap itu justru merugikan koalisi. Ia mencontohkan pada pengambilan keputusan hak angket kasus Bank Century di DPR, ada partai politik anggota koalisi yang sikapnya menyeberang dan justru merugikan koalisi.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Saan Mustofa menambahkan, pada pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) di DPR partai politik anggota Setgab hendaknya memiliki semangat yang sama. Jika pembahasan itu dinilai tidak popluer, menurut dia, partai politik anggota koalisi hendaknya bisa menahan diri, bukannya malah membuat sikap sendiri yang merugikan koalisi. "Sebagai anggota koalisi tidak bisa seperti itu. Partai politik itu berarti mau enaknya sendiri," kata Saan Mustofa.
Menurut dia, sebagai anggota koalisi partai-partai poltik yang telah menandatangani kesepakatan harus komit dan patuh terhadap kesepakatan. Saan menambahkan, Setgab koalisi memberikan kekebasan kepada partai politik anggota koalisi untuk membuat pernyataan pribadi selama belum ada kesepakatann terhadap suatu persoalan.
Namun setelah ada kesepakatan terhadap suatu persoalan, kata dia, maka politisi dari partai politik anggota Setgab hendaknya menahan diri untuk tidak membuat pernyataan pribadi yang berseberangan dengan kesepatakan Setgab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika