REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK--Kementerian luar negeri dan komando Militer Wilayah I Thailand, Senin (3/1) menyerukan para aktivis baju kuning Jaringan Patriot Thailand untuk tidak berdemo di perbatasan besok.
Kedua instansi mengatakan, gerakan itu hanya akan menyabotase perundingan-perundingan antara Thailand dan Kamboja berkaitan dengan pembebasan tujuh warga Thailand yang ditahan.
Chavanond Intarakomalyasut, sekretaris menteri luar negeri Thailand mengatakan kelompok yang menamakan 'patriot' akan melakukan aksi protes besok di provinsi Sa Kaeo. Protes itu berkaitan dengan penahanan tujuh warga Thailand oleh tentara Kamboja, karena mereka memeriksa perbatasan.
Tujuh orang itu termasuk anggota parlemen dari Partai Demokrat Panich Vikitsreth, dan beberapa anggota gerakan Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD), dituduh oleh satu pengadilan Phnom Penh memasuki wilayah pangkalan militer secara ilegal. Kejahatan itu bisa membuat pelakunya dijatuhi hukuman enam sampai satu tahun penjara.
Chavanond mengatakan isteri anggota parlemen diizinkan mengunjungi suaminya di penjara Prey Sar, pada Senin (3/1). Para pejabat kedutaan Thailand di Phnom Peng membawakan makanan serta pakaian ketika berkunjung.
Mengenai sedikit kemajuan dalam membantu para tahanan, Chavanont mengatakan kementerian telah melakukan yang terbaik tetapi liburan panjang membatasi upaya mereka untuk memberikan bantuan. Para pembantu Kementerian luar negeri Thailand meminta Jaringan Patriot untuk tidak berdemo karena kemungkinan akan merumitkan perundingan.
"Kamboja mungkin berpikir bahwa Thailand menggunakan politik untuk tekanan mereka," kata Chavanond. "Membantu ketujuh warga Thailand itu adalah prioritas kami. Isu demarkasi perbatasan adalah masalah [berbeda] yang sedang ditangani oleh satu komite dan hal itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya," kata Mr Chavanond.
Pihaknya melaporkan bahwa Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva akan membahas masalah itu dalam pertemuan kabinet, Selasa (4/1), dan mungkin akan mengunjungi Kamboja untuk membahas sengketa perbatasan dengan mitranya dari Kamboja.
Namun demikian Abhisit membantah laporan tentang kunjungannya ke Kamboja, mengatakan bahwa ia dapat bertemu PM Hun Sen pada pertemuan pakta regional.
