REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Perdana menteri Pakistan, Senin (3/1),bersusah payah mencegah pemerintahannya yang ambruk setelah partai kunci menyatakan keluar dari kelompok koalisi yang berkuasa. Langkah partai kunci itu membuat pemerintah kekurangan dukungan mayoritas di parlemen.
Gerakan Muttahida Qaumi, partai terbesar kedua dari koalisi yang berkuasa, Minggu (2/1) mengatakan akan bergabung dengan oposisi dengan alasan kenaikan tajam harga bahan bakar, inflasi. Situasi itu, menurut partai, diperparah dengan kinerja buruk Partai Rakyat Pakistan.
Keluarnya Muttahida, melemahkan posisi pemerintahan PM Yousuf Raza Gilani yang membutuhkan 172 kursi untuk suara mayoritas dari total parlemen berisi 342 anggota. Itu berarti partai oposisi--jika bisa membulatkan sikap--dapat mengajukan pemungutan mosi tidak percaya kepada Gilani, dan bila memenangkan suara mayoritas akan menyingkirkan PM dari kantor dan memungkinkan penyelenggaraan pemilu lebih awal.
Krisis politik ini hampir pasti akan mengacaukan posisi pemerintah yang saat ini tengah didorong AS untuk membantu dalam perang yang melibatkan tetangganya Afghanistan. Gonjang-ganjing itu juga menjamin tak ada kemajuan di parlemen dalam waktu dekat terkait penyelesaian ekonomi negara yang dilanda frustasi akibat utang 11 milyar dolar dari IMF.
Dengan posisi di tepi garis, Gilandi, Senin, berupaya menyelamatkan dukungan dari oposisi untuk menghindari mosi tidak percaya. Ia baru saja bertemu dengan perwakilan dari partai oposisi terbesar, Liga N Muslim Pakistan (PMLN), dan grup oposisi terbesar kedua, Liga Q Muslim Pakistan (PML-Q).
Namun, hingga Senin siang, tidak jelas apakah ia membuat langkah besar. Salah satu pemimpin oposisi mengatakan partainya tidak memiliki pertentangan dengan perdana menteri. Namun ia menekankan bahwa partai dapat mendukung pemerintah Gilani hanya bila partai berkuasa meningkatkan kinerjanya.
"Hari ini kita memberikan dukungan dengan syarat, dan syarat itu adalah masalah nyata rakyat yang perlu diselesaikan," ujar Chaudhry Shujaat Hussain dari PML-Q.
Sementara pemimpin PMLN, Chaudhry Nisar Ali Khan, menghindari komentar langsung apakah faksinya akan mendukung mosi tidak percaya. "Kita tak akan mengguncang pemerintah. Namun jika mereka kehilangan mayoritas suara, tentu kita tidak akan mendukung," ujarnya. "Kita tidak akan memberikan pundak pada mereka."
Presiden Pakistan, Asif Ali Zardari, sendiri adalah kepala Partai Rakyat Pakistan. Posisinya sebaga presiden kemungkinan akan aman meski partainya kehilangan mayoritas suara di parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika