REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah akan melakukan kajian ulang terhadap nilai pembiayaan APBN 2011. Yakni, pengkajian pada nilai penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang direncanakan dalam APBN 2011 sebesar Rp 200,6 triliun. Hal itu dilakukan karena besarnya Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN pada 2011 yang mencapai Rp 96,5 triliun.

Demikian diungkapkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo usai rapat koordinasi transportasi Jakarta di Istana Wakil Presiden Jakarta, Rabu (5/1). Agus menjelaskan, pengkajian tersebut akan dilakukan oleh Kemenkeu bersama Bank Indonesia. "Tapi jumlahnya belum kita finalkan," tegas Agus.

Namun demikian, hingga saat ini pihaknya masih berpedoman pada angka yang telah ditetapkan dalam APBN 2011 sebesar RP 200,6 triliun. Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang akan dikaji, yakni yang berupa Obligasi Ritel Indonesia (ORI), Global Bond ataupun Samurai bond. "Setelah dibicarakan dengan BI, baru akan kita (pemerintah) tetapkan strateginya kedepan seperti apa," tuturnya.

Agus, kemudian menjelaskan akan direvisi, namun apakah dikurangi atau terjadi penambahan, dirinya belum bisa memastikan saat ini. Sebelumnya, dalam APBN 2011, pemerintah menargetkan penerbitan surat utang negara (SUN) senilai total Rp 200,6 triliun. Selain menambal kekurangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2011 senilai Rp 124,7 triliun, juga untuk keperluan buy back SUN sekitar Rp 84 triliun. Sehingga total alokasi untuk keperluan obligasi sekitar Rp 200,6 triliun.

Sedangkan untuk SAL 2011, dari data kementerian keuangan memperkirakan mencapai Rp 96,5 triliun. Dana ini berasal dari SAL 2010 sebesar Rp 49,7 triliun ditambah Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) 2010 sebesar Rp 47,1 triliun. Adanya Silpa 2010 ini karena realisasi pembiayaan anggaran 35,3% lebih rendah dari target APBNP 2010 yang mencapai Rp 133,7 triliun. Ini karena pemerintah memangkas target penerbitan surat berharga negara (SBN) 2010 sebesar Rp 15,5 triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika