REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kinerja pemerintah yang tidak terlalu baik menjadi sorotan tajam publik, sehingga kembali memicu isu reshuffle kabinet. Partai koalisi menilai, niatan untuk melakukan reshufle kali ini justru akan memojokkan Presiden. "Soal reshuffle kali ini lebih banyak provokasinya ketimbang keputusan Presiden. Saya belum mendengar omongan itu," jelas Sekjen PKS, Anis Matta di DPR, Kamis (6/1).

Anis menjelaskan, saat ini masyarakat melihat pemerintah sebagai sebuah tim, bukan lagi sebagai individu. Oleh karenanya, pilihan untuk menyalahkan individu justru akan memojokkan posisi Presiden itu sendiri. "Contohnya, kasus Gayus, masyarakat melihat ini bukan lah masalah seorang Menkumham, Patrialis Akbar, namun pemerintah secara keseluruhan," jelasnya.

Selain itu, menurut Anis, pemerintah ke depannya harus menunjukkan otoritasnya sebagai penegak hukum agar dinilai baik oleh publik. "Jangan kerjaan staf ahli hukum Presiden hanya meng-up load foto paspor Gayus saja, tapi tidak ada political will untuk mengeksekusinya, masyarakat sudah berkali-kali melihat pemerintah tidak cukup berani mengambil keputusan itu," tegasnya.

Anis mengungkapkan, tingkah laku pemerintah saat ini lebih banyak seperti LSM yang hanya menggertak, namun tidak seperti sebuah institusi yang memiliki otoritas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika