REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menkumham Patrialis Akbar menolak turun dari jabatannya sebagai tindakan pertanggungjawaban atas perginya terdakwa kasus mafia perpajakan, Gayus Tambunan ke luar negeri, pada September silam. Permintaan untuk mempertanggungjawabkan tersebut sempat dihembuskan oleh beberapa pengamat, sebelumnya.

"Yang ngomong mau ngegantiin enggak? Jadi tidak mudah mengelola negara ini, jadi tolong sabar, pokoknya kita sudah terbukalah," katanya di Kantor Presiden, Kamis (6/1).

Meski menolak turun, Patrialis memastikan bahwa seluruh pejabat yang turut serta dan memiliki andil dalam kepergian Gayus Tambunan ke luar negeri dipastikan menerima sanksi. "Semua pasti ada yang menerima sanksi karena tidak akan mungkin orang menggunakan paspor seperti itu bisa lolos dengan begitu saja kalau tidak bekerjasama," tegas dia.

Perbaikan, menurutnya, akan terus dilakukan dan tindakan tegas pun akan diberlakukan bagi oknum yang terlibat. Sebab, menurut patrialis, keseluruhan sistem sudah baik. "Kita punya border control management, buktinya dalam satu-dua hari kita bisa mengungkapkan," tuturnya.

Maka, menurut dia, persoalannya adalah  oknum. Seberapa baik sistemnya, kalau ada oknumnya, maka sistemnya bisa kalah. "Nah oknum ini yang mau kita bersihkan. oknum-oknum ini bagian dari sistem mafia," Patrialis menekankan.

Namun demikian, Patrialis kembali menegaskan bahwa keseluruhan isi paspor adalah salah, termasuk tandatangan yang mengesahkan. "Semuanya tidak ada disana, itu diluar kantor imigrasi Jakarta Timur," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika