Senin 10 Jan 2011 06:14 WIB

Ingin Polisi Baik, Masyarakat Jangan Ajak 'Damai' Saat Melanggar

Rep: Bilal Ramadhan/ Red: Stevy Maradona
Kena Tilang
Foto: Tahta/Republika
Kena Tilang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Stigmatisasi buruk masyarakat terhadap lembaga kepolisian, tampaknya masih membekas. Konsep atau lebih tepatnya sandi ‘86’ yang berarti ‘proses damai’, masih menjadi cap buruk kepolisian dalam menyelesaikan sebuah permaslahan.

Namun Polri menegaskan akan tetap melakukan introspeksi dan evaluasi untuk merubah //mind set// para personil kepolisian. “Tidak akan ada lagi sandi ‘86’ dalam tubuh Polri. Tentunya masyarakat juga tidak melakukan tawar menawar saat telah melakukan pelanggaran hukum,” kata Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Polri, Komjen Imam Sudjarwo, Ahad (9/1) siang.

Ia tidak menampik, jika ‘proses damai’ itu masih terjadi pada personel kepolisian di Indonesia. Pasalnya, sekitar 85 persen 415.000 personel kepolisian merupakan brigadir yang wilayah kerjanya di lapangan. Sehingga dibutuhkan kerjasama dari masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika ditemukan personel kepolisian yang ‘nakal’.

Jika masyarakat melihat pelanggaran yang dilakukan personel kepolisian, ia mengimbau untuk melaporkannya kepada bagian pengawas dari tingkat Polres Hingga Mabes Polri. Ia memaparkan, di tingkat Polres terdapat seksi pengawasan, Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) di tingkat Polda dan Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) di tingkat Mabes Polri.

Masyarakat juga dapat melaporkan pelanggaran personel polisi kepada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement