REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pimpinan DPR RI mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang tinggal di daerah perbatasan. Dewan menyoroti banyak kendala yang dialami anak-anak itu dalam menempuh pendidikan formal karena fasilitas tidak memadai.

"Buruknya kondisi sosial dan ekonomi di perbatasan, juga dapat membawa dampak yang lain bagi anak-anak, antara lain potensial menjadi korban perdagangan anak," kata Ketua DPR Marzuki Alie di gedung DPR Jakarta, Senin (10/1).

Marzuki menyinggung bahwa permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum juga diketahui semakin meningkat dari tahun ke tahun. "Kenyataan bahwa adanya kondisi lapas yang tidak memisahkan antara anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan orang dewasa, sangat memprihatinkan," katanya.

Dalam kondisi demikian, menurut Ketua DPR, anak rentan mengalami eksploitasi dan lapas justru berpotensi menjadi tempat belajar hal-hal yang negatif bagi para anak itu.

Pada saat yang sama, Komisi Nasional Perlindungan Anak memberikan catatan yang mengkhawatirkan bahwa sepanjang 2010 kasus pengaduan anak hilang mencapai 110 kasus. Selain itu, Komnas tersebut juga menerima sebanyak 2.335 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak, dengan 62,7 persen di antaranya berupa kekerasan seksual dan sisanya kekerasan fisik dan psikis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika