REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa sejumlah program kegiatan pengembangan demokrasi dapat didukung melalui dana hibah internasional.
"Sejumlah program/kegiatan pengembangan demokrasi dapat didukung melalui dana hibah internasional untuk lima tahun mendatang," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana dalam Social Gathering dan Sharing Best Practices di Jakarta, Selasa.
Kegiatan itu merupakan salah satu bentuk pertemuan dalam rangka koordinasi mitra pembangunan (donor) yang diadakan setahun sekali. Hadir dalam kegiatan itu sejumlah duta besar negara sahabat, perwakilan mitra pembangunan, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan organisasi masyarakat sipil.
Kegiatan ini juga digunakan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah Indonesia tentang program/kegiatan pengembangan demokrasi yang dapat didukung melalui dana hibah internasional untuk lima tahun ke depan.
Sebanyak 11 mitra pembangunan melalui mitra pelaksana dan penerima manfaat yang berjumlah 22 lembaga ikut dalam pameran. Mitra pembangunan itu antara lain USAID, AusAID, CIDA (Kanada), AECID (Spanyol), DFID (Inggris), Kedutaan Belanda, Norwegia, Swedia, Jepang, UNDP, dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Sementara mitra pelaksana dan penerima bantuan adalah International Foundation for Election System (IFES), International Republican Institute (IRI), Election Multi Donor Programme (EMDP), Australian Electoral Commision (AEC), Kemitraan UGM-Power/Welfare/Democracy Project, The Asian Foundation, Komnas Perempuan, Raoul Wallenberg Institute.
Selain itu Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri, LP3ES, Provincial Governance Strengthening Programme, The Leadership Developmen Programme, Art Gold Indonesia, Indeks Demokrasi Indonesia, Proper & Pride, Sekolah Media Penyiatan, PB HMI, Mitra Sehati, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat, dan perwakilan pemerintah Provinsi Gorontalo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika