REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pernyataan mantan Kaporli Bambang Hendarso Danuri (BHD), yang mengatakan bahwa jika kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan terungkap maka akan menguncang Republik, dinilai perlu mendapatkan klarifikasi kembali. Karena itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendukung pemanggilan BHD oleh Komisi III DPR.

"Saya yang termasuk mendorong, kalau memang ucapan Pak Benny K Harman (Ketua Komisi III) dan BHD betul itu harus disampaikan dalam forum resmi untuk mengetahui kebenaran dalam ucapan tersebut," tegasnya di DPR, Rabu (12/1).

Pramono menjelaskan, Mantan Kapolri itu harusnya memiliki kewajiban untuk menyampaikan secara terbuka atau tertutup kepada anggota Komisi III. Dia menampik, jika usaha untuk memanggil BHD adalah sebuah sikap yang berlebihan. 

Menurutnya hal itu telah menjadi kewajiban, Komisi III dalam bidang pengawasan mengetahui lebih lanjut mengenai banyak fakta yang akhirnya ditemukan. "Dan faktanya dia bepergian ke luar negeri," katanya.

Dia menambahkan, keterangan BHD sangat penting untuk membuka tabir mafia pajak. Termasuk soal pihak yang melindungi dan pihak yang selama ini mengucurkan dana untuk keperluan pelesiran Gayus.

"Selama ini sikap kepolisian masih samar-samar, bahkan terkesan menutup-nutupi kasus Gayus," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika