REPUBLIKA.CO.ID,Laporan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II telah diserahkan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) kepada Presiden. Sejauh ini, nyaris semua pihak menilai kinerja kabinet tak memuaskan, sehingga Presiden perlu mengganti sejumlah menteri. Seperti apa sebenarnya kinerja KIB Jilid II? Berikut wawancara Republika dengan pengamat politik Indra Jaya Saerun:
Kenapa SBY tidak kunjung mau mengganti menteri?
Masyarakat umum ataupun tokoh sudah menyerukan penilaian dan kritikan untuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Sebenarnya SBY tahu, tapi sampai sekarang tidak mau terima saran. Inilah juga yang membuat pamornya turun di mata masyarakat. Padahal pada KIB Jilid I, setahun sekali menterinya diganti.
Bagaimana seharusnya Presiden SBY menyikapi rapor para menteri yang disodorkan UKP4?
SBY harus bisa tegas. Kalau ada yang tidak bagus, harus menyatakan tidak bagus. Sebenarnya sudah perlu untuk melakukan reshuffle. Masyarakat sudah tidak bisa dibohongi. Rakyat melihat bahwa ada menteri yang tidak sesuai dengan targetnya, ya diganti. Selain itu, menteri kalau menyadari tidak mampu, ya mengundurkan diri.
Tapi kelihatannya bukan itu yang SBY mau, padahal rakyat menginginkan menteri yang mampu. SBY justru melihat, yang mendukung koalisi presiden, diambil semua jadi menteri. Dia juga merasa tidak enak untuk memberhentikan, karena keharmonisan dalam kabinet itu penting. Sekarang SBY agak lambatlah.
Kenapa dibilang lambat?
Waktu periode kepemimpinannya pada 2004 sampai 2009, kita lihat SBY cepat melakukan pergantian menteri. Tapi sekarang justru lemah. Pak SBY merasa dia tidak berani untuk mereshuffle karena ada upaya untuk menjaga keharmonisan kabinet, di masa terakhir kepemimpinannya. Seharusnya jangan melihat itu, negara ini harus diperhatikan untuk kepentingan rakyat.
Bagaimana Anda amelihat komposisi kabinet sekarang?
Dilihat dari awal, SBY sudah banyak menyalahi. Banyak menteri yang tidak sesuai dengan job-nya. Partai pemenang pemilu dan pendukung memang banyak menaruh menteri.
Ini balas jasa, hampair 60 persen dari partai masuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Jadi memang perasasaan balas jasa itu. Saya lihat bukan profesional. Padahal banyak yang lebih mampu sebenarnya.
Maka, reshuffle itu penting untuk dilakukan. Sinergikan kembali kabinetnya. Menteri yang tidak mampu, tidak sesuai dengan kehendak rakyat, harus diganti. Penggantian itu bisa berdasarkan laporan dari Pak Kuntoro.
Menteri apa yang Anda nilai kurang maksimal?
Banyak yang saya perhatikan. Menteri kita banyak yang kurang maksimal pekerjaannya. Dari polling media, sampai 40 persen yang tidak baik. Saya mencatat, dari 35 menteri, 20 persen mseharusnya diganti.
Kurang etis kalau menyebut nama, tapi misalkan menteri bidang kesejahteraan rakyat, seperti dalam menghadapi bencana di Wasior, penanganannya lambat. Di bidang tenaga kerja, banyak TKI yang disiksa dan sistem yang kurang maksimal.
Apakah sebaiknya SBY mengganti menteri-menteri strategis yang berurusan langsung dengan pelayanan publik dengan figur dari kalangan profesional?
Memang sebaiknya begitu. Adanya pemerintahan itu kan sejatinya bertujuan untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kalau menteri-menteri yang mengurusi pelayanan langsung kepada masyarakat berasal dari politisi, tentu langkah-langkah kebijakannya akan diganduli kepentingan politik yang sektoral.
Seharusnya urusan melayani rakyat itu tidak boleh tersandera dengan kepentingan politik tertentu. Saya yakin sebenarnya prinsip umum seperti ini sangat difahami pemerintah, tapi kan buktinya sulit terwujud karena dari awalnya kabinet terbentuk di atas pondasi kompromi politik.
Kenapa SBY terkesan bersikeras tidak akan melakukan reshuffle kabinet?
Bicara reshuffle itu memang murni hak prerogatif presiden. Tapi hendaknya SBY melihat apakah reshuffle akan bermuara pada kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi. SBY kan mempunyai modal politik yang besar, dengan terpilih secara demokratis.
Kalau melihat itu maka anggota kabinet yang kurang baik, demi untuk kepentingan masyarakat, harus diganti. Tidak hanya berdasarkan laporan UKP4, tapi dilihat juga kemampuannya selama ini. SBY kan sudah mengeluarkan 15 target kepemimpinan Kabinet Indonesia Bersatu.
Tapi SBY sepertinya memang tidak akan ada niat seperti itu (reshuffle), tipis kemungkinan. Alasannya itu tadi, tidak enak dengan pihak yang membantu di koalisi. Ya masalah keharmonisan itu.
Apakah keengganan SBY untuk mengganti menteri yang kurang layak karena juga akibat adanya Sekretariat gabungan (Setgab)?
Kemungkinan secara politik ada pengaruhnya sehingga menimbulkan kehati-hatian SBY untuk mereshuffle.Tekanan itu memang ada. Kalau ada pihak yang tidak suka menterinya dikeluarkan SBY, nanti kurang harmonis. Kurang harmonis ini yang tidak disukai SBY.
