REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, menilai perombakan (reshuffle) kabinet semakin sulit dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan minimal 2/3 bagi DPR untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat akan di-'trade off' (ganti) dengan 'reshuffle'," katanya di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, keputusan MK tersebut mengembalikan daya tawar partai politik koalisi. Perombakan kabinet akan dihambat dengan isu hak pernyataan pendapat DPR yang digulirkan.

"Partai-partai politik koalisi yang tidak dominan, seperti PPP, PAN, PKB dan PKS sebelumnya, kan, selalu mencoba menangkis isu perombakan kabinet dari Demokrat, misal muncul itu poros tengah. Namun kini sudah tidak terdengar lagi, kan, saya yakin telah berubah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika