REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketika PSSI sibuk melarang Liga Primer Indonesia (LPI), Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tampil sebagai penyelamat dengan memberikan izin penyelenggaraan laga perdana LPI pada 8 Januari. Lalu, bagaimana BOPI sekarang?
BOPI menyebut PSSI sebenarnya tidak pernah melarang LPI. Namun, otoritas sepak bola Indonesia itu tidak mengakui LPI sebagai kompetisi yang legal.
''PSSI dan pengurusnya tidak pernah melarang keberadaan LPI. Namun, PSSI tidak akan pernah mengakui LPI sebagai sebuah kompetisi sah karena mereka tidak berada di bawah naungan PSSI," kata Ketua Harian BOPI, Haryo Yuniarto. ''Sebetulnya PSSI tidak pernah menekan LPI. LPI pun sebaliknya. Karena masalah komunikasi, maka kedua pihak jadi terus berseteru.”
Pernyataan BOPI jelas kontradiktif. Karena, PSSI sebelumnya jelas-jelas melarang pelaksanaan LPI yang saat itu akan menggelar laga pembukanya di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (8/1). PSSI saat itu meminta Mabes Polri untuk melarang pertandingan perdana LPI yang mempertemukan tuan rumah Solo FC lawan Persema Malang.
BOPI juga mendukung sikap PSSI yang menentang keberadaan LPI dan menganggapnya sebagai kompetisi ilegal. "Dalam hal ini, PSSI tidak salah karena sikap mereka itu mengacu pada statuta FIFA,'' kata Haryo. ''BOPI tidak mengabaikan PSSI karena mereka adalah badan resmi yang diakui FIFA.''
Jika setuju dengan PSSI bahwa LPI itu ilegal, mengapa BOPI ketika itu memberikan izin kepada LPI untuk menggelar laga perdananya?
“Kami berpegangan pada peraturan undang-undang yang menyatakan setiap warga negara berhak difasilitasi dalam menyelenggarakan even olahraga. Merupakan tugas pemerintah mewujudkan itu. Artinya, kalau ingin menyelenggarakan di dalam negeri (NKRI), BOPI bisa menyanggupi itu. Tapi kalau sudah tingkat internasional, itu bukan jangkauan BOPI lagi,” jawab Haryo.
Badan di bawah Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tersebut juga tidak ingin dipersalahkan. ''BOPI hanya memberi izin. Kami tak mengeluarkan regulasi. Kalau terjadi, misalnya kerusuhan atau tindak pemukulan, maka itu tanggung jawab LPI sendiri,” kata Haryo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika