REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kejahatan di keimigrasian harus mendapatkan penanganan yang sangat serius. Sebab dalam perkembangannya, pelanggaran dan kejahatan yang terjadi itu bukan hanya kejahatan yang disebut mafia peradilan atau mafia perpajakan.
''Namun, juga kejahatan di keimigrasian. Dan ini harus mendapatkan atensi penanganan yang sangat serius,” kata Presiden.
SBY bahkan memastikan dirinya akan terlibat di dalam seluruh upaya pemberantasan korupsi, termasuk kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Agar, katanya, ia dapat memastikan semua simpul lembaga hukum bekerja dengan efektif dan sungguh-sungguh.
“Saya juga mengikuti percakapan di ruang publik, media massa. Sudah saatnya presiden turun langsung atas kasus Gayus Tambunan,” katanya saat membuka rapat terbatas bidang Polhukam di Kantor Presiden, Senin (17/1).
Apalagi, Presiden mengaku telah mendengar sorotan masyarakat luas kepada Gayus Tambunan semakin tajam, luas dan semakin mengemuka. Masyarakat, menurutnya, juga telah manganggap masalah ini sebagai hal yang serius. Namun, nampaknya masyarakat juga belum mendapatkan cukup penjelasan atas langkah-langkah penegakan hukum yang telah, atau sedang dan akan dilakukan para penegak hukum.
Karena itu, SBY memanggil jajaran pejabat terkait kasus ini untuk melaporkan dan menjelaskan langkah-langkah penegakan hukum yang sedang dilakukan. “Apa yang telah dicapai dan belum dicapai, dan apa masalah serta hambatan yang dihadapi serta bagaimana mengatasi hambatan-hambatan itu,” ujarnya.
Para menteri dan pejabat yang dipanggil dan diminta laporannya hari ini adalah Menkopolhukam Djoko Suyanto, Jaksa Agung Basrif Arief, Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Menkuham Patrialis Akbar, anggota satgas pemberantasan mafia hukum serta Kepala PPATK.
“Sebagaimana yang saya sampaikan pada 10 januari yang lalu. Saya katakan waktu itu, meskipun ada sejumlah prestasi dalam pemberantasan narkoba dan terorisme. Namun, dalam pemberantasan korupsi masih ada masalah yang mendasar, termasuk keterlibatan oknum penegak hukum itu sendiri,” kata SBY.
Hal inilah, ucapnya, yang membuat permasalahan semakin melebar dan serius. Untuk itu, kata dia, tidak ada solusi lain, kecuali mengintensifkan penegakan hukum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika