REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA--Beberapa pejabat hak asasi manusia PBB akan ke Tunisia pekan depan untuk membantu menyelidiki kekerasan. Kunjungan tim tersebut sekaligus memberikan nasehat pada pemerintah koalisi baru mengenai keadilan dan pembaruan, demikian Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Navi Pillay, mengatakan, Rabu (19/1).
Sedikitnya 117 orang tewas, termasuk 70 yang tewas akibat tembakan langsung, dalam demonstrasi berdarah selama lima pekan. Unjuk rasa masif yang sebagian besar dilakukan kaum muda Tunisia menyebabkan tergulingnya presiden Zine al-Abidine Ben Ali, ia memaparkan.
Pemerintah Tunisia mengatakan sedikitnya 78 orang telah tewas dalam kerusuhan itu, yang dipicu oleh gelombang protes terhadap pengangguran, represi pemerintah dan korupsi.
Menurut Pillay, para pelaku pembunuhan itu dan pelanggaran hak asasi manusia serius lainnya harus dibebani tanggung jawab oleh pengadilan independen. "Karena tanpa keadilan kita tidak akan memiliki perdamaian dan rekonsiliasi yang lebih baik di Tunisia, sehingga hal itu sangat penting," tegas mantan hakim kejahatan perang Perserikatan Bangsa-bangsa.
Tim penilaiannya, yang terdiri atas empat hingga lima pejabat senior hak asasi manusia PBB, menurut dia, akan berada di negara Afrika utara itu secepatnya. Mereka telah mendapatkan ijin dari pemerintah persatuan baru Tunisia.
"Kami tidak pernah melakukan ini sebelumnya, kami belum pernah dapat bertindak begitu cepat sebelumnya. Anda sungguh membutuhkan kerja sama pemerintah itu," ujar Pillay pada konferensi pers.
Swiss, Rabu (19/1) mengatakan negara itu akan membekukan aset milik Ben Ali. Tindakan itu dilakukan ntuk mendorong pemerintah baru Tunisia mengajukan klaim guna memperoleh kembali dana tersebut.
Pillay juga menyambut baik janji pemerintah persatuan untuk membebaskan para tawanan politik dan menyelidiki korupsi. "Ketika hari-hari masih sangat dini, penting bahwa benih perubahan itu ditabur dengan bijak, sebelum kepentingan-kepentingan yang telah berurat-berakar sebelumnya, atau ancaman baru muncul kembali. Kita harus bertindak dengan cepat," ujarnya.
Ia menyuarakan kesedihan atas bunuh diri-bunuh diri yang terjadi di kawasan itu -- Mesir, Aljazair dan Mauritania. Aksi di negara-negara itu, katanya, sepertinya telah diilhami oleh pengorbanan di Tunisia dalam protes atas kondisi kehidupan dan tekanan yang memicu demonstrasi di negara itu.
Seperti dilaporkan sebelumnya, pergolakan akibat kondisi pengangguran di Tunisia dipicu oleh sebuah insiden. Seorang lulusan perguruan tinggi yang sulit mencari pekerjaan dan menjadi pedagang buah, memutuskan membakar diri ketika dagangannya disita oleh petugas semacam satpol PP. "Sekaranglah seruan pembelajaran itu harus diperhatikan di seluruh kawasan tersebut," kata Pillay.
Ikuti Whatsapp Channel Republika