REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Partai Golkar mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengevaluasi total Satgas Pemberantasan Mafia Hukum karena dinilai mengebiri fungsi lembaga penegak hukum.

"Golkar mendorong agar proses penegakkan hukum dilakukan obyektif. Karena itu diperlukan evaluasi total keberadaan lembaga ad hoc seperti Satgas Pemberantasan Mafia Hukum," kata Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, di gedung DPR, Jumat, membacakan pernyataan politik Golkar terkait kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Partai Golkar berpendapat keberadaan satgas mafi hukum terbukti mengebiri fungsi lembaga struktural. "Dalam prakteknya, juga terindikasi lebih banyak mudharatnya dan membuka adanya oknum tertentu untuk mempolitisasi proses hukum," kata Idrus.

Menyangkut pengakuan Gayus Tambunan bahwa satgas mengarahkan kasusnya untuk menjatuhkan Ketum Golkar Aburizal Bakrie, Golkar mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikannya pembelajaran. "Ini sebagai contoh yang rusak yang tidak boleh menimpa siapapun serta tidak boleh terulang kembali," kata Idrus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika