REPUBLIKA.CO.ID, KATHMANDU - Bekas kelompok pemberontak Maois Nepal menyerahkan ribuan pejuangnya di bawah kontrol pemerintahan, Sabtu (22/1). Langkah itu diharapkan mempercepat proses perdamaian yang mengakhiri perang sipil selama 10 tahun.
Kepala pemberontak Maois, Prachanda dan Perdana Menteri Madhav Kumar Nepal, meneken deklarasi bersama pemberian kontrol terhadap lebih dari 19 ribu pasukan kepada komite khusus yang dikepalai langsung oleh perdana menteri. Penandatanganan itu disiarkan langsung oleh televisi nasional di sebuah kemah Maois.
Langkah itu muncul sepekan setelah misi perdamaian PBB yang telah lama memonitor transisi Nepal menuju perdamaian setelah perang berakhir pada 2006 lalu, mengakhiri operasinya di negara itu.
Misi PBB meninggalkan dengan peringatan bahwa bila tetap muncul perselisihan antara Maoist dan partai politik lain dapat menghancurkan proses perdamaian.
Pemerintah Nepal kini menghadapi tugas sulit penuh onak yakni mengintegrasi pasukan Maoist yang kini tinggal di kamp-kamp, ke dalam pasukan pertahanan dalam negeri. Pilihan lain yakni merehabilitasi mereka ke dalam kehidupan sipil di republik kawasan Himalaya itu.
Sebelumnya Maois telah meminta agar pejuang mereka diserap dalam angkatan darat nasional. Namun militer dan pemerintah sejauh ini tidak ingin melakukan itu. Alasan mereka angkatan darat nasional tak bisa menerima kader-kader yang telah mengalami indoktrinasi secara politis.
Masa depan para tentara Maois itu menjadi kunci stabilitas negara yang kini menjadi penyangga antara Cina dan India. Kedua negara itu selama ini selalu bersaing untuk mempengaruhi bangsa itu.
Nepal memiliki potensi sumber daya alam melimpah untuk menghasilkan tenaga pembangkit listri tenaga air. Negara itu tepat berada di kawasan penuh sungai, sebagai sumber air jutaan orang di India. Kondisi itu, oleh Cina, dilihat krusial terhadap keamanan Tibet.
Maoist sempat sebentar menjadi anggota koalisi setelah kemenangan mengejutkan dalam pemilu 2008 khusus untuk memiliki anggota parlemen.
Namun koalisi itu bubar dan Prachanda mengundurkan diri sebagai perdana menteri dalam konflik dengan presiden. Presiden mangambil alih kontrol militer nasional. Sejak itu Nepa selalu dalam kekacauan politik.
Pada Juni tahun lalu, parlemen gagal memiliki pemimpin baru ketika Perdana Menteri Madhav Kumar, berhenti setelah ditekan oleh Maois, yang berupaya kembali ke kekuasaan. Nepal hingga kini masih dipimpin oleh pejabat sementara pengganti perdana menteri.
Maois yang mengontrol 40 persen kursi di parlemen juga gagal mengumpulkan dukungan untuk membentuk pemerintah baru. Lebih dari 16 ribu orang terbunuh dalam konflik Maois yang melanda wilayah miskin Nepal sejak 1996 hingga 2006.
Ikuti Whatsapp Channel Republika