REPUBLIKA.CO.ID, MALANG - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, meminta tokoh agama dan tokoh masyarakat tidak mempolitisasi masalah pemulangan TKI yang melebihi batas ijin tinggal (overstayer) di Arab Saudi.
"Setiap hari, pemerintah terus menerus memulangkan TKI overstayer di bawah Jembatan Kandahar, Jeddah, Arab Saudi," katanya setelah menutup rapat Majelis Nasional II Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Malang, Jawa Timur, Sabtu (22/1).
Menurut dia, pesan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat telah ditangkap pemerintah dan pesan tersebut digunakan sebagai bahan perbaikan menuju keadaan yang lebih baik.
"Kami harus menangani permasalahan pemulangan TKI secara bersama-sama, karena itu saya mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk bersinergi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan negara ini," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah menempuh tiga cara pemulangan TKI dari Arab Saudi, yakni pemulangan melalui kerja sama perusahaan asuransi dan PPTKIS.
Selain itu, pemulangan melalui pemerintah Arab Saudi dengan sistem deportasi secara terus menerus bagi TKI bermasalah, dan pemulangan melalui pemulangan rutin pemerintah Indonesia.
Dalam mengatasi masalah TKI overstayer di bawah jembatan Kandahar, Jeddah, Arab Saudi, pemerintah telah melakukan upaya diplomasi all out dengan mengoptimalkan peran BNP2TKI dan kerja sama lintas kementerian di bawah naungan Menko Polhukam.
"Tiap hari, kami sudah melakukan pemulangan lewat KJRI, namun dalam waktu dekat ini akan ada pemulangan khusus yang dilakukan, terutama bagi TKI perempuan yang hamil, anak-anak, TKI berusia lanjut, dan TKI yang menderita sakit," katanya.
Pemerintah telah membentuk joint task force (satuan tugas bersama) terdiri dari Kemnakertrans, Kemlu, Kemag, Kemsos, Polri (Bareskrim), Kempolhukam, Kemko Kesra, Kemeneg PP dan Perlindungan Anak, serta BNP2TKI untuk memulangkan mereka.
"Jumlah overstayer yang dideportasi dari Jeddah setiap tahun rata-rata berjumlah 20.000 orang. Saat ini, ada sekitar 200 TKI yang masih berlindung di bawah Jembatan Kandahar, Jeddah, Arab Saudi yang siap dipulangkan ke Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, para tokoh masyarakat dan tokoh agama jangan mudah mempolitisasi pemulangan TKI yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah.
"Kalaupun masih ada beberapa permasalahan yang terjadi, kita selesaikan secara bersama-sama. Kita butuh bantuan dari berbagai pihak, karena masih banyak TKI di Arab Saudi yang dokumennya tidak lengkap. Selain itu pun harus hati-hati terhadap sindikat yang memanfaatkan pemulangan TKI," katanya.
Selain itu, pemerintah terus melakukan pendekatan dengan Pemerintah Arab Saudi, terutama terkait dengan mempermudah diterbitkannya exit permit bagi para TKI tersebut.
"Kami berharap Pemerintah Arab Saudi memberi kemudahan pemulangan karena memang setiap WNI pulang harus dapat exit permit. Jadi, memang agak susah bagi yang tidak punya dokumen," kata Muhaimin.
Dalam waktu dekat ini, Muhaimin akan melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi di Jakarta untuk membicarakan upaya pembenahan sistem perlindungan TKI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika