REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Ekonom Sumatera Barat, Syafrizal Chan, menilai rencana kenaikan gaji pejabat negara momentumnya belum tepat dalam kondisi bangsa yang kini masih dihadapkan pada berbagai masalah.

"Bila terjadi kenaikan gaji pejabat negara mulai dari presiden hingga bupati dengan jumlah sampai 8.000 orang, jelas akan menguras dan menjadi beban APBN," kata Direktur Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta (UBH) ini.

Menurut dia, tunjungan para pejabat pemerintah saat ini sudah cukup besar, bila akan dinaikan lagi gajinya jelas membuat jurang kesenjangan ekonomi semakin tinggi.

Misalnya saja, Sumbar jumlah penduduk miskin mengalami penurunan tetapi melihat pada kondisi indek gini rasio --ukuran ketimpangan-- dalam kurun empat tahun terakhir masih tinggi.