REPUBLIKA.CO.ID, PADANG--Ekonom Sumatera Barat, Syafrizal Chan, menilai rencana kenaikan gaji pejabat negara momentumnya belum tepat dalam kondisi bangsa yang kini masih dihadapkan pada berbagai masalah.

"Bila terjadi kenaikan gaji pejabat negara mulai dari presiden hingga bupati dengan jumlah sampai 8.000 orang, jelas akan menguras dan menjadi beban APBN," kata Direktur Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta (UBH) ini.

Menurut dia, tunjungan para pejabat pemerintah saat ini sudah cukup besar, bila akan dinaikan lagi gajinya jelas membuat jurang kesenjangan ekonomi semakin tinggi.

Misalnya saja, Sumbar jumlah penduduk miskin mengalami penurunan tetapi melihat pada kondisi indek gini rasio --ukuran ketimpangan-- dalam kurun empat tahun terakhir masih tinggi.

Tunjangan para pejabat negara sudah lumayan cukup besar sebagai tambahan pendapatan, tentu kalau terlaksana rencana kenaikan gaji itu akan membuat besar jurang si kaya dengan si miskin.

Sisi lain, tambahnya, kenaikan kaji harus diikuti dengan kinerja para pejabat negara dalam melayani rakyat. Kenaikan gaji para pejabat negara, juga sebagai motivasi kerja akan bertambah sehingga bisa menggerakan organisasi/lembaga yang dipimpinnya.

Namun demikian, katanya, pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang untuk rencana kenaikan gaji pejabat negara dengan kondisi bangsa yang masih banyak didera masalah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika