REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gelombang protes terhadap rezim dikatator yang berkuasa di Negara Arab, seperti Tunisia dan Mesir, dinilai Sekretaris Jendral PKS, Anis Matta sebagai gelombang demokratisasi dan reformasi yang pernah terjadi di Indonesia pada era Soeharto.

Anis berpesan agar negara-negara non-Arab untuk tidak memberikan suaka politiknya kepada politisi yang menyokong rezim diktator jika nanti dapat digulingkan. "Kami mengimbau kepada semua negara di Dunia untuk tidak menerima suaka politik pejabat Mesir terutama Presiden Hosni Mubarak dan politisi di Arab yang menyokong dikatator," tuturnya, akhir pekan ini.

Anis menjelaskan, saat ini Prancis telah mengumumkan tidak akan menerima suaka politik kepada mantan Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali. "Saya berharap ini bisa diikutkan negara lain terutama Indonesia karena mereka hanya bawa perkara," tegasnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini gejolak politik di Mesir telah menelan korban tewas yang terus bertambah, sedikitnya nya 23 korban tewas dikonfirmasi di Alexandria, dan 27 orang di Suez, dan 22 di di Kairo.

Lebih dari 1.000 juga terluka dalam protes kekerasan hari Jumat, yang terjadi di Kairo dan Suez, di samping Alexandria. Protes berlanjut sepanjang malam, dengan demonstran menentang jam malam malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika